JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Kementerian Pariwisata mendorong pengelola geopark dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempersiapkan berbagai aspek secara optimal menjelang proses revalidasi Geopark Indonesia oleh UNESCO Global Geopark (UGGp).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan bahwa proses revalidasi UGGp serta validasi Aspiring UGGp tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi geopark sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan.
“Geopark merupakan ekosistem yang saling berkesinambungan dan menjaga keseimbangan antara konservasi, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab,” ujar Widiyanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Widiyanti, geopark tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata berbasis alam, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian masyarakat lokal serta menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa geopark memiliki tiga fungsi utama dalam pengembangan sektor pariwisata nasional, yaitu sebagai destinasi wisata berbasis alam dan ilmu pengetahuan, sebagai penggerak ekonomi masyarakat lokal, serta sebagai contoh integrasi antara pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, pengembangan geopark sangat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam membangun destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global,” kata Widiyanti.
Target 17 Geopark Dunia
Pengembangan geopark juga menjadi bagian dari strategi nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 yang menekankan pentingnya pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia memiliki 17 geopark yang diakui sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark pada tahun 2029.
Menurut Widiyanti, status UNESCO Global Geopark bukan sekadar simbol pengakuan internasional, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengelola warisan geologi, budaya, serta keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.
“Status tersebut menunjukkan keseriusan kita dalam mengelola kawasan geopark sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
Evaluasi Tata Kelola Geopark
Widiyanti menambahkan bahwa proses revalidasi harus dimaknai sebagai evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola geopark, efektivitas program, serta sinergi antar pemangku kepentingan yang terlibat.
Untuk mempersiapkan proses tersebut, Kementerian Pariwisata telah menggelar rapat koordinasi secara daring pada Kamis (5/3/2026). Rapat ini bertujuan menyamakan visi serta menyusun langkah strategis yang terukur dalam menghadapi proses penilaian UNESCO.
Dalam proses tersebut, pemerintah juga menargetkan dua kawasan geopark yang tengah dalam tahap pengajuan, yakni Geopark Bojonegoro dan Geopark Ranah Minang Silokek, dapat memperoleh pengakuan sebagai bagian dari jaringan UNESCO Global Geopark.
Widiyanti menyatakan optimistis Indonesia mampu mempertahankan status green card bagi geopark yang telah diakui UNESCO sekaligus mendorong geopark yang sedang dalam tahap pengajuan untuk memperoleh pengakuan global.
“Melalui kerja sama yang solid, kita optimistis dapat mempertahankan status green card sekaligus mendorong geopark yang sedang dalam proses pengajuan untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geoparks,” kata Widiyanti.
