JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -| Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lulusan SMA di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Lowongan ini diperkirakan dibuka dalam waktu dekat dengan kuota sekitar 300 orang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, percepatan rekrutmen dilakukan karena kebutuhan tenaga teknis di lapangan yang mendesak.
“Sudah beberapa bulan tertunda. Saya minta segera dieksekusi karena kami membutuhkan tenaga di Bea Cukai, khususnya untuk pekerjaan teknis di lapangan. Kemungkinan dibuka bulan depan,” ujar Purbaya di Kantin Kantor Kemenkeu, Selasa (7/4/2026).
Menurut dia, lulusan SMA yang diterima nantinya akan ditempatkan sebagai tenaga operasional di berbagai wilayah Indonesia. Peran tersebut dinilai krusial dalam memperkuat pengawasan serta pelayanan kepabeanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha.
Bagi lulusan SMA, pembukaan formasi ini menjadi peluang untuk masuk ke sektor pemerintahan tanpa harus menunggu pendidikan lanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat lini pelayanan lapangan yang selama ini masih membutuhkan tambahan tenaga.
Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen CPNS secara lebih luas pada 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebutkan kebutuhan formasi diperkirakan mencapai sekitar 160 ribu orang.
“Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu,” kata Rini.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat indikatif. Setiap kementerian dan lembaga diminta memetakan kebutuhan riil, termasuk kompetensi yang selaras dengan program prioritas pemerintah.
Rini juga memastikan pemerintah memberi perhatian khusus kepada lulusan baru agar dapat berkontribusi dalam birokrasi.
“Tentu kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, kompetensi CPNS harus disesuaikan dengan strategi kementerian serta program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) secara umum telah dirumuskan. Namun, pemerintah masih memprioritaskan kebutuhan paling mendesak sebelum menetapkan jumlah final.
“Secara umum hampir semua menteri sudah menyampaikan kebutuhannya, tetapi kami masih melihat prioritas yang harus dipenuhi,” ujar Prasetyo.
Selain faktor kebutuhan, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar kebijakan rekrutmen tetap sejalan dengan kondisi keuangan negara. Saat ini, pemetaan kebutuhan ASN terus dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.[]
