JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -| Pemerintah memastikan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan kembali diuji coba setelah evaluasi tahap awal belum menghasilkan kesimpulan final.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa uji coba sebelumnya di Bali belum memberikan hasil yang dapat dijadikan dasar implementasi penuh. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengujian ulang dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
“Uji coba pertama di Bali belum menghasilkan kesimpulan apakah sudah berhasil atau belum. Karena itu, kami sepakat untuk melakukan uji coba ulang,” ujar Dody, Sabtu (28/3).
Ia menambahkan, proyek MLFF kini menjadi perhatian banyak pihak sehingga pelaksanaannya melibatkan sejumlah lembaga, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kejaksaan, kepolisian, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Dody, uji coba lanjutan ini harus mengikuti tahapan yang telah diatur dalam kontrak antara pemerintah melalui Kementerian PU dan PT Roatex Indonesia Toll System. Sejumlah kriteria teknis harus dipenuhi sebelum penentuan waktu dan lokasi pengujian berikutnya.
“Rencananya dalam dua bulan ke depan, tetapi harus memenuhi dulu persyaratan teknis. Lokasi uji coba masih akan ditentukan, apakah tetap di Bali atau di ruas lain,” kata dia.
Secara terpisah, Badan Pengatur Jalan Tol menegaskan bahwa implementasi MLFF harus dilakukan secara hati-hati. Setelah uji coba di Jalan Tol Bali Mandara, tahap berikutnya dipertimbangkan untuk dilakukan di ruas tol dengan lalu lintas lebih padat, seperti kawasan Jabodetabek atau Trans Jawa.
Kepala BPJT, Wilan Oktavian, menjelaskan bahwa setiap tahapan membutuhkan persiapan matang, termasuk penyampaian laporan hasil evaluasi sebelum penentuan lokasi uji berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar proses tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Sementara itu, anggota BPJT, Sony Sulaksono Wibowo, mengungkapkan masih ada sejumlah aspek yang perlu disesuaikan. Hal itu mencakup integrasi teknologi MLFF dengan sistem operator tol, mekanisme pembayaran melalui penyedia jasa pembayaran, hingga penegakan aturan bagi pelanggaran transaksi.
Selain itu, koordinasi dengan Korps Lalu Lintas Polri juga menjadi perhatian. Menurut Sony, Korlantas membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat karena kewenangannya saat ini terbatas pada penindakan pelanggaran lalu lintas.
Dengan berbagai evaluasi tersebut, pemerintah berharap implementasi MLFF ke depan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kemudahan bagi pengguna jalan tol tanpa mengabaikan aspek keamanan dan Kepastian Hukum.|Foto : Instagram@jasamarga
