JAKARTA, TERMINALNEWS.ID — Pemerintah Indonesia didesak melakukan perubahan fundamental dalam kebijakan pembangunan agar manfaat pendanaan iklim global benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat dan kelompok rentan.
Desakan ini mencuat menyusul pernyataan para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil, pada 6–7 November 2025.
Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menegaskan, reformasi mendasar harus dimulai dengan menghentikan praktik pelolosan industri ekstraktif serta pengelolaan hutan yang masih membuka ruang bagi deforestasi terencana.
Menurutnya, langkah itu menjadi syarat utama agar Indonesia dapat menjadi penerima manfaat utama dari pendanaan iklim yang berkeadilan.
“Perubahan fundamental ini bukan hanya soal kebijakan energi, tapi juga tentang cara kita menjaga hutan dan masyarakat yang bergantung padanya,” kata Leonard dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).
Ia mengingatkan kembali pesan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres dalam forum COP30 yang menyatakan, “Ini bukan sekadar tentang suhu, ini tentang kelangsungan hidup manusia, hutan, dan masa depan.”
Guterres dalam pidatonya mengakui kegagalan global dalam menahan kenaikan suhu di bawah 1,5°Celsius.
Ia menyerukan perubahan paradigma besar dalam membatasi dan menurunkan lonjakan suhu Bumi yang semakin mengancam.
Guterres juga menekankan pentingnya komitmen pendanaan iklim senilai US$1,3 triliun per tahun bagi negara-negara berkembang pada 2035, sebagaimana disepakati dalam COP29 di Baku, Azerbaijan.
“Negara-negara maju harus memimpin dengan menyediakan setidaknya US$300 miliar per tahun sebagai bagian dari tanggung jawab global mereka. Sudah bukan waktunya lagi untuk negosiasi,” tegas Guterres.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai besaran pendanaan iklim yang tersedia saat ini masih jauh dari memadai.
Menurutnya, negara-negara maju belum sungguh-sungguh membayar “utang iklim” kepada negara berkembang seperti Indonesia.
“Alih-alih mendukung transisi hijau, praktik kolonialisme alam dan industri ekstraktif justru masih mendapatkan kucuran dana besar. Jika hal ini terus berlanjut, Indonesia akan kehilangan peluang emas untuk tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Bhima.
Ia menekankan perlunya strategi ganda: menuntut tanggung jawab negara maju sekaligus memperkuat sumber pendanaan domestik melalui pergeseran dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi restoratif.
Menurut perhitungan CELIOS, ekonomi restoratif berpotensi menciptakan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp2.208 triliun dalam 25 tahun ke depan.
“APBN dan lembaga keuangan nasional masih belum menempatkan transisi hijau sebagai prioritas utama. Pemerintah juga perlu aktif menyuarakan reformasi lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan New Development Bank agar tidak lagi membiayai proyek yang merusak lingkungan,” kata Bhima.
Ia juga menilai inisiatif Tropical Forests Forever Fund (TFFF) yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dapat menjadi contoh konkret bagi Indonesia.
Skema pendanaan senilai US$125 miliar tersebut menerapkan sistem results-based payments bagi negara-negara hutan tropis yang berhasil menurunkan tingkat deforestasi.
Sebanyak 20 persen dari dana itu dialokasikan langsung untuk masyarakat adat dan komunitas lokal.
“Skema seperti TFFF berpotensi besar memperkuat konservasi hutan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat penjaga hutan. Namun, keberhasilan itu hanya bisa tercapai jika masyarakat adat dilibatkan secara bermakna, bukan sekadar simbolik,” tegas Bhima.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad menyoroti masih banyaknya masyarakat adat di Indonesia yang kehilangan hutan, sumber pangan, dan identitas budaya akibat ekspansi industri ekstraktif.
Ia mendesak agar pendanaan iklim global benar-benar mengalir hingga ke komunitas akar rumput yang menjaga ekosistem.
“Pemerintah harus memastikan bahwa pendanaan iklim tidak berhenti di proyek-proyek besar yang justru berisiko menjadi greenwashing. Masyarakat adat perlu menjadi subjek utama dalam pelaksanaan program iklim, bukan hanya objek penerima bantuan,” ujar Nadia.
Para pegiat lingkungan menilai, momentum KTT COP30 harus dimanfaatkan Indonesia untuk menegaskan posisi sebagai negara hutan tropis yang memiliki peran strategis dalam menahan laju krisis iklim global.
Namun, tanpa reformasi kebijakan yang menyeluruh, potensi tersebut dikhawatirkan akan kembali tertinggal di tengah janji pendanaan yang terus tertunda.
