JAKARTA,TERMINALNEWS.ID – Keputusan DPR memberikan tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan bagi anggotanya sendiri memicu badai protes. Ribuan demonstran memadati kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8), menuding wakil rakyat berkhianat terhadap penderitaan publik.
“Rakyat makan seadanya, DPR pesta uang negara,” teriak massa sambil mengibarkan spanduk raksasa bergambar gedung DPR dengan tanda silang merah.
Ironi Kemewahan Wakil Rakyat
Angka Rp 50 juta per bulan setara dengan biaya sewa rumah supermewah di Menteng atau Pondok Indah. Kontrasnya, jutaan buruh di Jakarta hidup dengan UMP Rp 5,4 juta.
“Seorang guru honorer gajinya Rp 1,5 juta per bulan. Itu pun telat dibayar. Lalu DPR tega menganggarkan Rp 50 juta hanya untuk rumah? Ini kebiadaban politik,” kata Nina, aktivis pendidikan yang ikut aksi.
Polisi vs Massa
Aksi di depan DPR sempat ricuh. Massa yang mencoba mendobrak pagar kawat berduri dibalas aparat dengan gas air mata dan water cannon. Namun gelombang manusia tetap bertahan, meneriakkan yel-yel: “Turunkan DPR rakus!”
Media Internasional Ikut Menyorot
Sorotan tajam juga datang dari luar negeri. Channel News Asia menyebut tunjangan DPR “tidak masuk akal” di tengah ekonomi Indonesia yang sedang melambat. Judul beritanya pedas: “Indonesian MPs grant themselves lavish US$3,000 housing perks amid public anger.”
DPR Membela Diri
Di tengah hujan kritik, sejumlah anggota DPR tetap ngotot. “Semua sudah sesuai mekanisme. Tidak ada yang dilanggar,” kata Sigit Purnomo (Pasha Ungu), anggota DPR dari PAN.
Sementara Ketua DPR Puan Maharani menyebut tunjangan itu “wajar” karena biaya hidup di Jakarta tinggi.
Pengamat: DPR Hilang Akal Sehat
Ekonom Wahyudi Askar menilai keputusan DPR “sudah melewati batas kewarasan”. Menurutnya, di banyak negara, tunjangan pejabat dikaitkan dengan kinerja dan transparansi. “Di Indonesia justru tunjangan diberikan tanpa ukuran kerja. Ini korupsi gaya baru,” ujarnya.
Gelombang Protes Tak Akan Reda
Protes menolak tunjangan Rp 50 juta diperkirakan akan semakin meluas ke berbagai kota. Banyak analis menilai isu ini bisa jadi titik balik krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR.| Foto CNBC
