JAKARTA,TERMINALNEWS.ID -| Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperluas akses pendidikan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari program sekolah swasta gratis, pemutihan ijazah, pencairan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga penguatan pendidikan vokasi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5/2026).
Upacara dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai inspektur upacara, serta dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Sekretaris Daerah Uus Kuswanto, aparatur sipil negara, tenaga pendidik, serta pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.
Dalam konferensi pers usai upacara, Pramono menegaskan kebijakan pendidikan Pemprov DKI merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional di DKI Jakarta terasa istimewa karena ada sejumlah kebijakan yang menindaklanjuti penguatan akses pendidikan,” ujarnya.
Pemprov DKI, kata Pramono, telah mencairkan KJMU tahap I tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan total anggaran Rp142,425 miliar. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program pemutihan ijazah dan melepas alumni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bekerja di luar negeri.
“Pemprov DKI berkomitmen menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa menjadi role model pendidikan di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, dalam amanatnya, Rano Karno menegaskan bahwa Hardiknas bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan inklusif dan berkualitas.
Menurut dia, pendidikan merupakan jalan panjang untuk memerdekakan manusia, sebagaimana nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Karena itu, Pemprov DKI berkomitmen memastikan tidak ada anak tertinggal karena keterbatasan biaya maupun akses.
“Pendidikan harus menjadi jembatan, bukan tembok. Pendidikan harus menjadi pintu, bukan pagar,” tegasnya.
Dalam rangkaian program Hardiknas 2026, Pemprov DKI menghadirkan kebijakan pemutihan ijazah bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta. Pada tahap pertama, sebanyak 2.026 ijazah akan diserahkan kepada peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.
Selain itu, Pemprov DKI juga melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di Jepang, Malaysia, dan Jerman sebagai bagian dari penguatan pendidikan vokasi melalui program “SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia”.
Program sekolah swasta gratis juga mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 dengan menyasar 103 sekolah swasta dari berbagai jenjang di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Kebijakan ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan akibat keterbatasan akses pendidikan.
Pada kesempatan yang sama, melalui gerakan Disdik Peduli bersama PGRI DKI Jakarta, Pemprov DKI menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp2,2 miliar bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut mencakup 120 unit laptop, pembangunan 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah.
Rano Karno menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh terhenti dalam kondisi apa pun, termasuk saat bencana.
“Pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Kelas boleh rusak, tetapi harapan tidak boleh roboh,” ujarnya.
Pemprov DKI berharap momentum Hardiknas menjadi penguat kolaborasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
