TikTok “Bangun Lagi” Di Indonesia: Komdigi Cabut Pembekuan Setelah Data Dikirim

JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Drama pembekuan TikTok di Indonesia resmi berakhir. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) akhirnya mencabut status pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) milik TikTok Pte. Ltd., setelah platform asal Tiongkok itu menyerahkan data aktivitasnya kepada pemerintah.

“TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25–30 Agustus 2025, melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, Sabtu (4/10/2025).

Data yang dikirim TikTok disebut mencakup rekap harian lonjakan traffic, nilai transaksi monetisasi, hingga indikasi pelanggaran agregat. Setelah melalui analisis menyeluruh, Komdigi menilai TikTok telah memenuhi kewajiban penyampaian data sebagaimana diminta pemerintah.

Baca Juga : KH Ahmad Zubaidi Menjelaskan Bahwa Esensi Dakwah Adalah Ajak Umat Manusia Pada Kebenaran

“Dengan dasar pemenuhan kewajiban tersebut, Komdigi mengakhiri status pembekuan sementara TDPSE dan mengaktifkan kembali status TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar,” lanjut Alexander.

Dengan demikian, TikTok kembali beroperasi normal di Indonesia, dan jutaan pengguna bisa bernapas lega. Pemerintah memastikan langkah ini bukan sekadar “lampu hijau” bagi satu platform, melainkan bagian dari upaya menjaga ruang digital Indonesia yang sehat, aman, dan transparan.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi berkelanjutan dengan seluruh PSE Privat,” tegas Alexander, “guna memastikan regulasi berjalan efektif serta ekosistem digital tetap kondusif.”

Langkah ini menjadi sinyal kuat dari Kemkomdigi: pemerintah siap tegas, tapi juga terbuka bagi kolaborasi. Setelah sempat membekukan status TikTok akibat keterlambatan pelaporan data monetisasi, kini hubungan kedua pihak tampaknya mulai kembali cair — meski sorotan publik terhadap praktik bisnis TikTok Live belum sepenuhnya reda.|Foto : Istimewa

Baca Juga : Kementerian UMKM Perluas Akses Pembiayaan Wirausaha di Makassar Lewat EHF 2025 Makassar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkomitmen memberikan bantuan perluasan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi 100 UMKM asal Makassar, Sulawesi Selatan. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Siti Azizah mengungkapkan pihaknya berkolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menggelar acara Entrepreneur Hub Finance (EHF) Sulawesi Selatan 2025 sebagai wujud pendampingan UMKM di Makassar “Entrepreneur Hub Finance ini adalah ruang kolaborasi nyata bagi UMKM. Melalui sinergi lintas sektor, kita tidak hanya membuka akses modal, tetapi juga memberikan literasi, pendampingan, hingga coaching bisnis," ujar Azizah di Rumah UMKM BSI Makassar pada Kamis (28/8). Menurut Azizah, banyak UMKM menghadapi tantangan keterbatasan akses permodalan serta kurang literasi keuangan. Oleh karena itu, EHF 2025 hadir sebagai ruang temu, sekaligus wadah pendampingan komprehensif antara UMKM, wirausaha, dan lembaga pembiayaan. Sebanyak 100 UMKM dan wirausaha terkurasi asal Makassar mendapat fasilitasi langsung untuk memperoleh akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan berbasis syariah dari Kementerian UMKM. Dalam EHF 2025, para peserta UMKM mendapatkan literasi keuangan dari perbankan, lembaga non-bank, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), akademisi, dan praktisi wirausaha. Literasi yang diberikan berfokus pada solusi inovatif pembiayaan, pengelolaan modal usaha, serta peluang alternatif pembiayaan di luar jalur perbankan. Mereka kemudian diberi coaching clinic dengan konsep one-on-one meeting bersama sejumlah pendamping terkait layanan pembiayaan, pemasaran, perizinan, branding, dan manajemen usaha. Forum EHF 2025 diharapkan mampu mendorong para UMKM memperoleh akses pembiayaan inklusif, memperkuat kapasitas usaha, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta mengakselerasi transformasi bisnis berbasis digitalisasi. Hal tersebut sejalan dengan target pemerintah meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,10% pada 2025, 3,6% pada 2029, hingga 8% pada 2045, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025. "Semua itu adalah bekal penting agar UMKM benar-benar tumbuh berkelanjutan, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global,” tegas Azizah. Bantuan pendampingan terhadap para UMKM asal Makassar tak hanya datang dari Kementerian UMKM. Sejumlah stakeholder strategis pun mempertegas komitmen mereka untuk menjadi mitra utama UMKM. Kabid Pemberdayaan Dinas KUKM Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Indriastuti Assegaf, SH., MH menekankan sinergi lintas pihak dalam EHF 2025 menjadi langkah nyata dalam membangun ekosistem kewirausahaan di Sulawesi Selatan. “Kami ingin memastikan UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga keterampilan manajerial, pengetahuan, dan jejaring usaha yang lebih luas. Dengan kolaborasi ini, kami optimistis UMKM Sulsel bisa naik kelas dan menembus pasar nasional hingga global,” ujarnya. Regional CEO BSI Region X Makassar, Sukma Dwie Priardi, menyatakan pihaknya siap membantu UMKM di kawasan timur Indonesia untuk menjadi penggerak utama ekonomi nasional. "Kami hadir bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan syariah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan, literasi, dan solusi keuangan inklusif. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dan BSI siap mendukung UMKM di sini agar tumbuh lebih tangguh dan kompetitif,” kata Sukma. Pendampingan bagi UMKM Makassar juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros, Grab Indonesia, PaDi UMKM, perguruan tinggi, asosiasi, serta komunitas wirausaha.

TikTok “Bangun Lagi” di Indonesia: Komdigi Cabut Pembekuan Setelah Data Dikirim

Most Popular

Pendiri Elpala SMA 68 Bertemu Kepala SMAN 68, Siapkan Film Air dan Ekspedisi Dunia

Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan dan Digitalisasi: Gelar Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan

Kemenkop Perkuat Sinergi Kadiskop Selindo Untuk Operasionalisasi KDKMP

Pemkot Jakarta Timur Kembalikan Fungsi Trotoar Lewat Operasi Penertiban Serentak

More from Author

Royalti Musik dan Keadilan Pencipta: Harapan Baru di Era Tata Kelola LMKN

GSW Pantura Jadi Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Siapkan Otorita Khusus

Polemik LMKN Kembali Mengemuka, LMK Klaim Sistem Royalti Rugikan Pencipta Lagu

Arca “Mbah Bhelet” Dipindahkan, Fadli Zon Tekankan Penguatan Nilai Budaya Borobudur

Redaksi

Follow Us

Newsletter