TERMINALNEWS.ID, DEPOK – Keterbatasan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Kartu Keluarga (KK) masih menjadi hambatan bagi banyak anak dari keluarga marginal untuk mengakses pendidikan.
Kondisi ini mendorong Satuan Pendidikan Nonformal-Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Depok bersama Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan menjalin sinergi agar anak-anak terlantar, pemulung, dan pengamen tetap dapat bersekolah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala SPNF SKB Kota Depok, Muchlis Abdillah, dengan Ketua Umum Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan, Eddie Karsito, di SPNF SKB Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Rabu (3/6/2026).
Menurut Muchlis, lembaganya berupaya memberikan solusi bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan meski masih menghadapi kendala administrasi kependudukan.
“Anak-anak dari kelompok rentan sosial tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Karena itu kami berupaya membantu mencarikan jalan keluar bagi mereka yang belum memiliki dokumen lengkap,” ujarnya.
Pada tahun ajaran baru 2026, Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan telah mengajukan pendaftaran bagi 27 anak binaan ke berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga program pendidikan kesetaraan Paket A.
Sebagian calon peserta didik yang akan mengikuti program kesetaraan Paket A didaftarkan ke SPNF SKB Harjamukti, Kota Depok. Langkah tersebut dipilih karena lokasi sekolah dinilai lebih mudah dijangkau dibandingkan fasilitas pendidikan serupa di Kota Bekasi.
Eddie Karsito menjelaskan, sebagian besar anak binaannya berasal dari kawasan perbatasan Bekasi, Depok, Jakarta Timur, dan Bogor. Banyak di antara mereka bekerja membantu keluarga sebagai pemulung atau pengamen jalanan.
“Lokasi SPNF SKB Kota Depok lebih dekat dengan tempat tinggal anak-anak binaan kami di wilayah Jatisampurna sehingga lebih memudahkan mereka untuk mengikuti proses belajar,” kata Eddie Karsito.
Akta Kelahiran Merupakan Dokumen Penting
Muchlis menegaskan bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen penting dalam sistem pendidikan nasional. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk proses verifikasi identitas peserta didik, pendaftaran sekolah, hingga penerbitan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Tanpa dokumen tersebut, proses administrasi pendidikan dapat terhambat, termasuk saat penerbitan ijazah ketika siswa menyelesaikan pendidikan.
“Data yang tercantum di ijazah harus sesuai dengan data pada akta kelahiran. Karena itu keberadaan dokumen ini sangat penting,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, SPNF SKB Kota Depok berencana berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik di Kota Depok maupun Kota Bekasi. Langkah ini dilakukan guna membantu proses penerbitan NIK dan Akta Kelahiran bagi anak-anak yang telah terdaftar sebagai calon peserta didik.
Koordinasi akan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta pemerintah wilayah setempat agar hak pendidikan anak-anak tersebut dapat terpenuhi.
Menurut Muchlis, percepatan penerbitan dokumen kependudukan akan memudahkan siswa masuk ke dalam sistem Dapodik dan memperoleh layanan pendidikan secara resmi.
Pendidikan Putus Mata Rantai Kemiskinan
Eddie Karsito menilai pendidikan merupakan jalan penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu. Karena itu, yayasan yang dipimpinnya terus berupaya memastikan anak-anak binaan tetap memperoleh kesempatan belajar.
Saat ini Yayasan Humaniora Rumah Kemanusiaan mendampingi 273 warga rentan sosial yang terdiri atas pemulung, pengamen, pedagang asongan, janda lanjut usia, hingga tunawisma. Dari jumlah tersebut, terdapat 99 anak terlantar yang sebagian merupakan anak jalanan, pemulung anak, dan pengamen anak.
Mereka tersebar di sejumlah wilayah perbatasan, antara lain Jatisampurna Kota Bekasi, Harjamukti Cimanggis Kota Depok, Pondok Rangon Jakarta Timur, serta kawasan Gunung Putri dan Cileungsi di Kabupaten Bogor.
Selain memberikan pendampingan sosial, yayasan juga tengah mengurus dokumen kependudukan bagi puluhan keluarga binaan. Saat ini terdapat 38 pemulung, pengamen, dan anggota keluarganya yang sedang dalam proses pembuatan KTP, KK, serta Akta Kelahiran.
“Dokumen kependudukan menjadi kebutuhan mendesak karena menjadi syarat utama agar anak-anak bisa masuk sekolah pada tahun ajaran ini. Harapan kami, pendidikan dapat membuka peluang masa depan yang lebih baik dan membantu memutus rantai kemiskinan,” ujar Eddie Karsito.
