JAKARTA,TERMINALNEWS.ID-|Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, menyebut mahasiswa adalah mitra strategis Polri dalam mendorong budaya literasi informasi.
Hal ini disampaikan dalam dialog bertajuk ‘Memperkuat Keterbukaan Informasi Publik Polri Sebagai Badan Publik Informatif Bersama Generasi Muda Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045’ di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Acara ini diikuti oleh 120 mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta.
Tjahyono mengatakan, di tengah berkembangnya arus digitalisasi, sinergitas dengan mahasiswa sangat penting dalam menyaring informasi hingga membentuk masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap informasi.
“Kita harus mampu memberikan literasi informasi kepada masyarakat agar mereka lebih kritis dan selektif terhadap berbagai berita yang beredar,” ujar Tjahyono.
Tjahyono mengatakan, Polri terus bertransformasi dalam mengoptimalkan akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini dibuktikan dengan berbagai platform digital, seperti SPIT, Mediahub, website Humas, Tribratanews, Polri TV, Portal Humas, videotron, dan media sosial milik Humas Polri.
Dengan adanya berbagai platform itu, kata Tjahyono, penyebaran informasi dapat dilakukan secara cepat dan menjangkau masyarakat luas. Terlebih dengan adanya sinergi dengan mahasiswa, bisa menjembatani informasi antara Polri dan masyarakat.
“Keterlibatan generasi muda dalam pemanfaatan teknologi ini menjadi kunci dalam membangun jembatan komunikasi yang efektif antara institusi dan publik,” tuturnya.
Alumni Akpol 1991 ini menegaskan, Polri sebagai badan publik terus berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Ia mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong terwujudnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Pemahaman ini akan membentuk generasi yang peduli terhadap informasi publik dan siap menjadi mitra Polri dalam mewujudkan tata kelola informasi yang terbuka dan bertanggung jawab,” katanya.”
