JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola royalti dan sistem perlindungan hak cipta nasional. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menerima kunjungan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) Asia Pasifik, Benjamin Ng, di Jakarta, Senin (3/11), guna membahas kolaborasi internasional dalam bidang hak cipta dan ekonomi kreatif.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat prinsip transparansi dan integritas dalam pengelolaan royalti musik, sekaligus membuka jalan bagi keterlibatan global dalam reformasi regulasi di Indonesia.
“Kita sedang membangun sistem yang akuntabel, terbuka, dan berpihak pada kreator. Tantangan utama saat ini adalah membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola royalti. Itu yang sedang kita perbaiki,” ujar Supratman.
Indonesia Menuju Ekosistem Royalti Modern
Menkum menekankan pentingnya peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam memastikan distribusi royalti dilakukan secara adil dan transparan. Pemerintah, katanya, akan memperkuat mekanisme pelaporan agar para pencipta, musisi, dan pemilik hak cipta dapat memantau alur pengumpulan hingga penyaluran royalti.
Langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Supratman menegaskan, perlindungan hak cipta bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keadilan ekonomi bagi para kreator.
CISAC: Indonesia Punya Potensi Jadi Pusat Hak Cipta Regional
Direktur Regional CISAC Asia Pasifik, Benjamin Ng, menilai Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan ASEAN dan potensi besar menjadi pusat hak kekayaan intelektual (IP Hub) di Asia Tenggara.
“Kami melihat banyak talenta luar biasa di Indonesia. CISAC siap membantu memperkuat regulasi, tata kelola, dan kapasitas kelembagaan agar karya Indonesia dapat bersaing di tingkat global,” kata Benjamin.
CISAC juga menyoroti pentingnya memasukkan isu Artificial Intelligence (AI) dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Menurutnya, teknologi baru harus dipahami sebagai peluang sekaligus tantangan bagi para pencipta dan sistem hukum di era digital.
Protokol Jakarta: Suara Global Selatan untuk Keadilan Kreator
Dalam kesempatan tersebut, Menkum memperkenalkan Protokol Jakarta, inisiatif Indonesia yang akan diajukan ke World Intellectual Property Organization (WIPO).
Protokol ini dirancang sebagai upaya menciptakan model royalti digital yang lebih adil, memperkuat transparansi algoritma, dan mendorong pembayaran lintas negara yang berpihak pada kreator dari negara berkembang.
“Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia. Kami ingin memastikan bahwa aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju atau platform global, tapi juga melindungi hak pencipta dari Global South,” tegas Supratman.
Menuju Ekosistem Musik Berkelas Dunia
Baik Kemenkum maupun CISAC sepakat melanjutkan kerja sama konkret untuk memperkuat sistem royalti dan mendorong karya musik Indonesia menembus pasar dunia.
“Transparansi bukan pilihan, melainkan fondasi ekosistem kreatif yang sehat,” pungkas Menkum.|Foto : Istimewa
