OLEH: Toni Tobing
ADA SATU pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya.
Mengapa setiap kali Presiden Prabowo keliru menyebut angka atau melakukan perhitungan dalam pidato, tidak pernah terdengar ada koreksi? Yang terjadi justru sebaliknya. Pidato selesai, video beredar, media sosial ramai, masyarakat menertawakan, lalu semuanya berlalu. Beberapa waktu kemudian, kekeliruan serupa muncul lagi.
Apakah tidak ada seorang pun di Istana yang berani berkata, “Mohon maaf, Pak Presiden, hitungannya seharusnya bukan begitu”?
Ataukah memang tidak ada yang memeriksa naskah pidato sebelum disampaikan kepada rakyat?
Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar membahas benar atau salahnya sebuah penjumlahan.
Contoh terbaru adalah ketika Presiden menyampaikan ilustrasi kerugian rakyat sebesar Rp100 triliun per tahun. Secara aritmetika sederhana, dalam lima tahun nilainya menjadi Rp500 triliun. Namun angka yang terucap adalah Rp1.000 triliun.
Ini bukan sekadar soal matematika.
Ini soal kredibilitas.
Presiden adalah sumber informasi utama bagi lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Setiap angka yang keluar dari mimbar kepresidenan akan dipercaya, dikutip media, menjadi bahan diskusi publik, bahkan dapat memengaruhi persepsi ekonomi dan politik.
Lalu saya teringat kepada jutaan guru di seluruh Indonesia.
Besok pagi mereka mengajarkan bahwa 100 dikali 5 sama dengan 500. Namun malam sebelumnya, murid-murid mereka menyaksikan pidato Presiden yang menyebut angka berbeda.
Apa yang harus dijawab guru ketika ada murid bertanya, “Yang benar guru atau Presiden?”
Mungkin pertanyaan itu terdengar sederhana.
Tetapi sesungguhnya di situlah sedang dipertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar: kepercayaan terhadap logika.
Bangsa yang maju dibangun di atas budaya berpikir benar. Ketelitian terhadap angka bukan urusan ahli matematika semata. Ia adalah fondasi dalam menyusun APBN, menghitung inflasi, menentukan utang negara, menghitung kemiskinan, hingga merancang kebijakan publik.
Kalau hitungan sederhana saja bisa berulang kali keliru di ruang publik tanpa ada koreksi, bagaimana masyarakat dapat yakin bahwa perhitungan yang jauh lebih rumit telah dilakukan secara cermat?
Yang paling mengkhawatirkan justru bukan kesalahan Presidennya.
Yang mengkhawatirkan adalah budaya diam di sekeliling Presiden.
Dalam pemerintahan yang sehat, seorang staf tidak dinilai dari seberapa sering ia mengangguk, tetapi dari keberaniannya mengingatkan ketika pemimpinnya keliru.
Pemimpin yang hebat tidak membutuhkan bawahan yang selalu berkata “siap”. Ia membutuhkan orang-orang yang berani berkata, “Mohon izin, Pak Presiden, angka itu perlu diperbaiki.”
Diam bukan selalu berarti hormat.
Kadang diam justru merupakan bentuk pembiaran.
Saya menulis ini bukan untuk mempermalukan Presiden Prabowo.
Sebaliknya, saya ingin menjaga wibawa lembaga kepresidenan. Sebab Presiden bukan hanya milik pendukungnya. Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
Kita semua tentu berharap setiap pidato Presiden mencerminkan ketelitian, akurasi, dan kewibawaan.
Karena rakyat tidak menuntut Presiden menjadi ahli matematika.
Tetapi rakyat berhak berharap bahwa setiap angka yang diucapkan Presiden telah diperiksa dengan benar sebelum disampaikan kepada bangsa.
Mungkin inilah saatnya Istana membangun mekanisme fact-checking terhadap setiap pidato Presiden. Bukan untuk membatasi beliau berbicara, melainkan untuk menjaga marwah jabatan yang beliau emban.
Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan rakyat.
Dan kepercayaan, sekali retak, jauh lebih sulit dihitung nilainya daripada sekadar 100 dikali 5.
*Toni Tobing, Pengamat Sosial Masyarakat
