SURABAYA,TERMINALNEWS.ID— Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui pertemuan strategis bersama Realestat Indonesia (REI) Jawa Timur. Kegiatan tersebut digelar di Sheraton Surabaya Hotel & Towers pada Sabtu (2/5/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat realisasi program pembangunan perumahan, khususnya di Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan kebutuhan hunian cukup tinggi. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang dinilai krusial agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menteri PKP menegaskan, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menjawab tantangan backlog perumahan yang masih menjadi pekerjaan besar nasional. Pemerintah, kata dia, membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk memberikan masukan sekaligus menghadirkan inovasi hunian yang terjangkau dan berkualitas.
“Jawa Timur memiliki potensi besar. Diperlukan langkah konkret dan terukur agar program perumahan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pengembang diminta menjaga kualitas pembangunan dan kepercayaan publik. Keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan dunia usaha juga ditekankan agar sektor properti tumbuh sehat dan berkelanjutan.
Dalam konteks penyediaan hunian vertikal, pemerintah menyoroti pentingnya pembangunan rumah susun (rusun) bersubsidi di kawasan perkotaan. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di pusat-pusat aktivitas ekonomi.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah isu strategis yang dihadapi pengembang, antara lain kemudahan perizinan, akses pembiayaan, serta pengembangan kawasan hunian terpadu yang terintegrasi dengan infrastruktur dan transportasi.
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan BP Tapera guna menghadirkan regulasi yang mendukung percepatan pembangunan.
Para pengembang menyambut positif komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam mendukung target pembangunan perumahan nasional.
Melalui pertemuan ini, Kementerian PKP berharap tercipta kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mempercepat penyediaan hunian layak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor properti.[*]
