OLEH: Andi Malarangeng
PEMILU Israel 27 Oktober 2026 berakhir dengan sebuah paradoks yang ironis. Pemilu pertama setelah tragedi 7 Oktober 2023 itu, yang digadang-gadang akan menjadi referendum tentang perang Gaza, justru berakhir tanpa pemenang.
Exit poll yang disiarkan empat stasiun televisi Israel menunjukkan hasil yang hampir identik: Blok petahana Benjamin Netanyahu meraih sekitar 50-52 kursi, sementara Blok oposisi pimpinan mantan Panglima IDF Gadi Eisenkot meraih 50-53 kursi. Keduanya jauh dari angka sakral 61 kursi dari total 120 kursi Knesset.
Yang mengejutkan dunia adalah kebangkitan dua partai Arab: Ra’am dan Joint List. Gabungan keduanya diperkirakan meraih 18 hingga 19 kursi, naik hampir dua kali lipat dari 10 kursi yang mereka miliki sebelumnya. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai rekor 77,7% – tertinggi sejak 1999 – suara masyarakat Arab Israel yang selama ini apatis akhirnya pecah telor.
Artinya jelas: siapapun yang ingin menjadi Perdana Menteri Israel selanjutnya, harus mengetuk pintu partai Arab.
Sebagai informasi, sekitar 20 persen lebih penduduk Israel adalah etnis Arab, keturunan mereka yang tidak sempat terusir pada Nakba 1948. Mereka adalah warga negara Israel, tapi hidup sebagai warga kelas dua di dalam sistem yang mendefinisikan dirinya sebagai Negara Yahudi.
Apakah ini berarti ada kesempatan untuk perubahan kebijakan Israel terhadap Palestina?
Di sinilah saya bersikap skeptis. Dan skeptisisme itu beralasan.
Pertama, baik koalisi Netanyahu maupun Eisenkot adalah koalisi Zionis. Perbedaan mereka bukan pada apakah pendudukan di Tepi Barat harus dilanjutkan, tapi pada siapa yang paling cakap mengelolanya. Eisenkot, Bennett, Lieberman – semuanya adalah mantan jenderal atau pendukung garis keras keamanan. Mereka mungkin berbeda dengan Netanyahu soal korupsi dan manajemen perang, tapi tidak berbeda soal doktrin keamanan nasional.
Kedua, prasyarat kerjasama yang diajukan kubu Eisenkot sendiri menunjukkan batasnya: partai Arab diminta mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan mengakui Hamas sebagai organisasi teroris. Ini adalah syarat yang secara ideologis sulit diterima oleh Joint List.
Pengalaman tahun 2021 ketika Ra’am bergabung dalam koalisi Bennett-Lapid menjadi pelajaran. Mereka tidak diberi jabatan menteri strategis, hanya dukungan anggaran untuk kota-kota Arab dengan imbalan dukungan parlemen dari luar.
Karena itu, saya tidak melihat pemilu ini akan membawa perubahan kebijakan dasar Israel: tidak akan ada pengakuan atas kemerdekaan Palestina, tidak akan ada pencabutan permukiman di Tepi Barat, dan tidak akan ada perubahan status Gaza.
Namun, bukan berarti 18 kursi ini tidak signifikan.
Signifikansinya ada di dalam, bukan di luar.
Jika model dukungan dari luar itu terulang, kita bisa melihat perbaikan nyata bagi hak-hak warga Arab di Israel: pengakuan desa-desa Bedouin di Negev yang selama puluhan tahun dianggap ilegal, anggaran untuk infrastruktur di Umm al-Fahm, Lod, dan Nazareth, serta penghentian pembongkaran rumah yang sewenang-wenang.
Ini mungkin terlihat kecil di mata dunia yang menuntut kemerdekaan Palestina. Tapi bagi seorang ibu Arab di Haifa yang setiap pagi khawatir rumahnya digusur, ini adalah perjuangan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Oleh karena itu, 18 kursi ini bukanlah kunci pembebasan Palestina. Tapi ia bisa menjadi kunci untuk membuat Israel menjadi sedikit lebih demokratis bagi 20 persen warganya sendiri.
Dan terkadang, perubahan besar dimulai bukan dari perbatasan, melainkan dari dalam rumah itu sendiri.
Seberapa signifikan? Seperti yang saya katakan di awal, saya tidak berharap terlalu banyak sebelum melihat kenyataan koalisi nanti. Sejarah politik Israel telah terlalu sering mengecewakan harapan.
*Andi Malarangeng, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga
Editor : TOMMY R.ARIEF
