JAKARTA,TERMINALNEWS.ID– Pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy/OMP) menjelang akhir masa jabatannya. Kebijakan yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 ini telah bekerja selama delapan tahun, dengan tujuan menciptakan basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mempercepat pembangunan nasional.
Dalam OMP Summit 2024 di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan capaian signifikan dari kebijakan ini. “Komitmen pemerintah adalah penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Komitmen kuat ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” jelasnya.
OMP Summit 2024 bertujuan untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas. Acara ini juga membahas rekomendasi keberlanjutan kebijakan pasca 2024. Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 provinsi.
Pada hari pertama OMP Summit 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertujuan merumuskan strategi pencapaian target pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, membahas perkembangan implementasi, serta menentukan arah kebijakan pasca 2024.
Selain itu, sedang disusun White Paper One Map Policy Beyond 2024 yang memuat rekomendasi keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Rekomendasi ini mencakup penguatan dasar hukum, pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan teknologi dan infrastruktur geoportal, peningkatan kapasitas SDM geospasial, serta penguatan kolaborasi dan optimalisasi anggaran.
Airlangga juga menegaskan bahwa Geoportal Kebijakan Satu Peta digunakan untuk berbagi data dan informasi geospasial, yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas Rencana Tata Ruang, percepatan penegasan batas administrasi, perbaikan tata kelola perizinan, dan penyelesaian tumpang tindih lahan.
