BALI,TERMINALNEWS.ID — Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut menjadi fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Orientasi pembangunan pariwisata nasional, kata dia, kini tidak lagi semata mengejar jumlah kunjungan wisatawan.
“Pariwisata Indonesia tidak lagi berfokus pada angka kunjungan, tetapi pada kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Ni Luh Puspa dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, arah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan pariwisata berkelanjutan sebagai strategi pembangunan jangka panjang, khususnya di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif.
Menurut Ni Luh Puspa, konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia telah didefinisikan secara tegas melalui berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Sebagai implementasi di lapangan, pemerintah menjalankan program Wonderful Indonesia Diving Directory atau Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Hingga saat ini, lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi telah memperoleh sertifikasi tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat penerapan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional. Konsep ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.
“Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 70 persen wilayah laut memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Ni Luh Puspa.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dollar AS pada 2024. Kontribusi ini antara lain ditopang oleh penguatan desa wisata pesisir. Dari sekitar 12.000 desa pesisir di Indonesia, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga 2024.
Namun demikian, Ni Luh Puspa mengakui tantangan besar masih dihadapi, terutama persoalan limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Menurut dia, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Pemerintah, kata dia, terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah. Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup juga mengintensifkan program bersih-bersih sampah laut yang disertai edukasi masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang.
Selain itu, perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah diwujudkan melalui rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy. Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek tersebut di tiga daerah, dengan Bali menjadi salah satu lokasi yang memulai proses pada Maret 2026.
“Kami berharap ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan,” ujar Ni Luh Puspa.
Untuk menjaga kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata juga memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko, Gerakan Wisata Bersih, serta peningkatan keselamatan destinasi selam melalui kolaborasi dengan Divers Alert Network.
Upaya penguatan posisi Indonesia di pasar global turut dilakukan melalui peluncuran Wonderful Indonesia Diving Directory, yang menyediakan informasi terpercaya mengenai lokasi penyelaman sekaligus mempromosikan praktik wisata berbasis konservasi.
Menutup sambutannya, Ni Luh Puspa mengapresiasi penyelenggaraan Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan negara.
“Pariwisata bahari berkelanjutan adalah tentang menjaga keselamatan, melindungi ekosistem laut, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga utama kekayaan bahari bangsa,” pungkasnya.
