TAPANULI TENGAH,TERMINALNEWS.ID – Pemerintah bersama Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia memulai pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera Utara. Pembangunan ini diawali dengan peletakan batu pertama di beberapa lokasi seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam sambutannya mengatakan, program pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memberi solusi permanen kepada warga terdampak bencana.
“Melalui pembangunan hunian tetap ini, kami ingin memastikan bahwa warga yang terdampak bencana mendapatkan rumah yang aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga membangun ekosistem kehidupan sosial yang berkelanjutan,” kata Maruarar.
Peletakan batu pertama dilaksanakan di Tapanuli Tengah dengan dihadiri oleh pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Sugianto Kusuma (Aguan), serta pejabat lokal, seperti Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry dan Ketua DPRD Kota Sibolga Ansar Afandi Paranginangi.
Pembangunan hunian tetap ini juga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca-bencana. Menteri Maruarar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara, seperti TNI, Polri, BNPB, dan kementerian terkait untuk mempercepat proses pembangunan dan distribusi bantuan.
“Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan. Semua pihak harus bersinergi untuk memberikan bantuan secepat dan sebaik mungkin,” tambahnya.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga mengungkapkan bahwa sebanyak 2.603 unit rumah akan dibangun dalam tahap awal, dengan dana CSR dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan kontribusi pribadi Menteri PKP sendiri. Hunian yang dibangun bukanlah hunian sementara, melainkan hunian tetap yang diharapkan bisa ditempati dalam waktu dekat.
Dalam proses pembangunan ini, Menteri PKP mengingatkan bahwa ada tiga kriteria utama yang harus diperhatikan: kepastian hukum atas tanah, keamanan dari potensi bencana, dan keberlanjutan sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap aspek dari pembangunan ini akan dijaga kualitasnya agar masyarakat bisa merasa aman dan nyaman tinggal di tempat baru mereka.
Sebagai tambahan, di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan hunian tetap juga telah dimulai, dengan dihadiri oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, bersama Bupati Tapanuli Selatan. “Pembangunan hunian tetap ini merupakan bentuk tanggung jawab kami untuk memastikan warga bisa hidup dengan tenang dan dalam lingkungan yang aman dari bencana,” ujar Aziz.
Sementara itu, masyarakat setempat menyambut baik langkah pemerintah ini, yang dinilai sangat membantu mereka dalam memulai kehidupan baru setelah kehilangan rumah akibat bencana. Di kota Sibolga, misalnya, proses penghibahan tanah untuk pembangunan hunian tetap telah selesai dilakukan dengan cepat, berkat kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Sumatera Utara, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terdampak bencana.[]Foto : Istimewa.
