JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi jangka panjang bagi generasi emas Indonesia. Pesan ini disampaikan dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (15/8), di Gedung Nusantara, Jakarta.
Menurut Presiden, dalam tujuh bulan pelaksanaannya, MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat — mulai dari anak sekolah, anak prasekolah, hingga ibu hamil dan menyusui. Program ini melibatkan berbagai pihak, dari TNI, Polri, ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, hingga koperasi, yayasan, dan masyarakat desa.
“MBG bukan hanya program sosial, ini adalah investasi masa depan bangsa yang diakui PBB. Kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi naik, dan ekonomi desa tumbuh,” ujar Prabowo.
Data pemerintah menunjukkan MBG telah membentuk 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur program, serta memberdayakan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Di sektor pangan, Presiden mengungkapkan sejumlah capaian strategis, termasuk pembukaan jutaan hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, serta pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk agar langsung diterima petani. Hasilnya, Indonesia kini mencatat surplus beras dengan cadangan nasional lebih dari 4 juta ton — tertinggi dalam sejarah.
“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kita kembali mengekspor beras dan jagung. Harga gabah stabil, petani tersenyum, pendapatan meningkat,” kata Presiden.
Prabowo juga menegaskan sikap tegas terhadap praktik curang di sektor pangan, termasuk penimbunan dan manipulasi harga. Ia menyebut tidak ada ruang bagi pihak-pihak yang mempraktikkan “serakahnomics” — mencari untung besar dengan mengorbankan kebutuhan rakyat.
“Penggilingan beras skala besar wajib punya izin khusus. Kalau tidak, silakan pindah ke sektor lain. Jangan bermain di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pernyataan Presiden ini menjadi penegasan bahwa kebijakan pangan pemerintah tidak hanya soal produksi dan distribusi, tetapi juga soal keadilan dan kedaulatan pangan demi kesejahteraan rakyat. | Foto : Istimewa
