JAKARTA,TERMINALNEWS.ID – Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakil Dhony Rahajoe mengubdurkan diri dari iahatanya terhitung tanggal 3 Juni 2024.
Sebagai gantinya presiden Jokowi lamgsung menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimylyono sebagai PLT dan wakil menteri ATR Raja Juli Antoni selaku wakil ketua otorita IKN.
Dalam keterangan resmi Istana Senin siang(3/6), yang disiarkan kangsung okeh berbagai televisi nasional Mensesneg Pratikno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait menerima dan pemberhentian dengan hormat Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Selanjutnya, menunjuk dua sosok sebagai Plt untuk menggantikannya.
Meski ketua IKN sebelumnya memgunsurkan diri, pembangujan IKN sesuai target. Hal itu diitegaskan PLT Hadimulyono kepada wartawan sepeeti yang disiarkan langsung oleh Metro Tivi.
“Tetap jalan tahapan demi tahapan. Kita akan melanjutkan planning yang telah disiapkan sebelumnya. Tidak ada masaalah. Jalan terus.” lanjut Hadimylyono.
Hadimulyono menjelaskan tugasnya sebagai ketua IKN akan mempertegas status tanah untuk investasi. “ ini harus jelas agar investasi cepat masuk. Apakah tanah investasi bisa dijualbelikan atau bagaimana. Ini penting. Tapi yg lebih penting kita harus lebih mementingkan kepentingan tanah masyarakat yang tanahnya masuk dalam kawasan pembangunan,” tegasnya.
Menteri PUPR itu menekankan, pembangunan IKN tidak boleh menggangu kepentingan masyarakat setempat. Tidak boleh kita main gusur aja. Makanya kita aka dialog apakah tanahnya mau dijual atau diganti dengan lahan dan bangunan baru di kawasan lain yang berdekatan dengan IKN,”jelasnya.
Sementara Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengungkapkan, sejauh ini proyek pembangunan IKN masih sesuai target. Pemerintah terus meningkat investasi serta percepatan pembangunan IKN.
“Justru kalau sekarang dari APBN sudah masuk 80 persen pembangunan batch 1 maupun 2, nanti Pak Presiden mau ke IKN jadi ‘nginep’nya bukan di campinglagi tapi sudah di rumah jabatan menteri. Inu menunjukan bahwa ini sudah siap. Itu yang dari APBN,” ungkap Pratikno.
“ Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerja sama yang belum jelas. Untuk itu kami tugasnya khusus percepatan tadi,” tambahnya.
Mengenai mundurnya Ketua dan Wakil IKN tersebut, apakah investor masih percaya?
“Saya kira kalau tugas Plt itu sama dengan Kepala OIKN yang kemarin saya bisa menjelaskan itu,” ujarnya.
Saat ini, Tim Terpadu PDSKI juga akan fokus untuk menyelesaikan status 2.086 hektare lahan di IKN. Pemerintah juga telah menyiapkan relokasi maupun ganti rugi agar masyarakat tak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN.
“Belum tentu (rumah warga digusur) tergantung nanti penyelesaiannya, kalau PDSK mereka terima ya tetap kita berikan (ganti rugi) warga, kalau tidak bisa nanti IKN yang akan mengalihkan kepentingan warga harus diutamakan. Jadi penyelesaian sosial itu tidak hanya diajak bicara tapi juga ada penyelesaian butuh rumah, sekolah, jalan terpaksa kepentingan warga diutamakan,” jelas Pratikno. (Foto CNNInd/CNBC)
