JAKARTA,TERMINALNEWS.ID— Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat capaian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan modern dan transparan. Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024 yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kemkomdigi memperoleh nilai 90,91 dan dinyatakan berpredikat “Sangat Memuaskan.”
Pencapaian tersebut menempatkan Kemkomdigi—yang dalam masa penilaian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika—sebagai salah satu kementerian dengan nilai tertinggi dalam pengelolaan arsip nasional.
“Arsip bukan hanya dokumen, tapi memori kolektif bangsa. Ketika pengarsipan dilakukan dengan baik, kita siap untuk terbuka dan diawasi publik,” ujar Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail saat menerima penghargaan Anugerah Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 di Kantor ANRI, Jakarta Selatan, Senin (20/10).
Ismail menekankan, pengelolaan arsip kini menjadi bagian integral dari strategi transformasi digital pemerintahan. Dengan penerapan sistem pengarsipan digital yang terintegrasi, setiap data dan dokumen dapat dimanfaatkan secara cepat dan akuntabel sebagai dasar pengambilan kebijakan publik.
“Kami ingin memastikan arsip digital menjadi fondasi tata kelola pemerintahan berbasis data yang efisien dan terpercaya,” tambahnya.
Dalam pengawasan ANRI tahun 2024, tercatat 85 kementerian/lembaga, 5 perguruan tinggi negeri, 34 pemerintah provinsi, serta 424 pemerintah kabupaten/kota ikut dinilai. Hasilnya, Kemkomdigi berada di jajaran atas instansi pemerintah dengan nilai “Sangat Memuaskan.”
Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi tengah menyiapkan integrasi arsip digital lintas unit kerja guna memperkuat efisiensi layanan publik dan mendukung pembentukan ekosistem data nasional yang lebih solid.
“Ini keberhasilan bersama seluruh satuan kerja. Predikat ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memperkuat tata kelola informasi serta data pemerintah,” ujar Ismail menutup pernyataannya.
Prestasi ini semakin menegaskan posisi Kemkomdigi sebagai penggerak utama transformasi digital nasional, dengan komitmen membangun pemerintahan yang transparan, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
