JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Upaya transformasi birokrasi di Indonesia kini semakin mengarah pada kolaborasi global. Pemerintah menilai, perubahan sistem pemerintahan tidak bisa dilakukan secara mandiri, melainkan perlu sinergi lintas negara untuk menjawab tantangan yang kian kompleks.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, kerja sama internasional menjadi kunci dalam membangun birokrasi yang adaptif dan berdaya saing. Hal ini tercermin dari kemitraan panjang antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan jaringan Managing Global Governance Academy (MGG Academy) yang telah berlangsung selama 17 tahun.
“Kolaborasi ini bukan sekadar program, tetapi membangun kapasitas dan melahirkan generasi pemimpin publik,” ujar Rini dalam konferensi internasional bertajuk Systemic Impact through Transformative Training di Jakarta, Senin (20/4/2026).
MGG Academy sendiri merupakan program pelatihan yang diinisiasi oleh German Institute of Development and Sustainability (IDOS), yang mendorong kerja sama lintas negara berkembang melalui skema South-South and Triangular Cooperation (SSTC). Melalui pendekatan ini, negara-negara Global South saling berbagi pengetahuan, teknologi, dan pengalaman untuk mencari solusi pembangunan yang relevan dengan konteks masing-masing.
Di tengah keterbatasan sumber daya dan kompleksitas tantangan pembangunan, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dinilai perlu berorientasi pada dampak. Pelatihan tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga harus mampu mengubah pola pikir, perilaku, hingga sistem kerja organisasi.
Konferensi tersebut turut menghadirkan berbagai Schools of Public Administration dari negara-negara berkembang seperti China, Brasil, India, Meksiko, dan Afrika Selatan. Forum ini menjadi ruang berbagi praktik terbaik sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia sektor publik.
Rini menekankan, transformasi birokrasi membutuhkan ekosistem yang inklusif, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga mitra pembangunan. Menurutnya, kemitraan bukan hanya soal skala, tetapi juga tentang siapa yang terlibat dalam merancang dan memberikan layanan publik.
Lebih lanjut, ia mendorong agar kerja sama antara pemerintah dan MGG Academy menghasilkan langkah konkret, seperti penelitian bersama terkait dampak pelatihan ASN, pertukaran talenta antar-institusi, serta pengembangan kurikulum kepemimpinan publik.
Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq menilai Indonesia kini mulai diposisikan sebagai model kepemimpinan sektor publik dalam pembaruan tata kelola global. Kolaborasi internasional dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis, termasuk dalam aspek ketahanan siber.
“Melalui jaringan pelatihan regional, respons terhadap dinamika masyarakat diharapkan menjadi lebih terkoordinasi,” ujar Taufiq.
Ia menambahkan, pengembangan kapasitas ASN melalui kolaborasi global ini akan terus diperkuat hingga 2030, sebagai bagian dari upaya menciptakan birokrasi yang tangguh dan responsif terhadap perubahan zaman.[*]
