OLEH: TOMMY R. ARIEF
DARI Hatta Mundur 1956 Sampai Gibran Mundur 2026 — UUD 1945 Sudah Siapkan Jalan: MPR Pilih Dalam 60 Hari
Jangan bayangkan dulu Gedung MPR yang besar, Jangan bayangkan dulu 732 anggota MPR yang duduk rapi dengan jas.
Bayangkan dulu sebuah rumah di Indonesia yang kursinya kosong.
Kursi makan ada 2. Satu untuk bapak, satu untuk ibu. Tiba-tiba ibu pergi. Kursi ibu kosong. Apakah rumah itu langsung roboh? Tidak, Rumah itu tetap berdiri. Bapak tetap masak, tetap urus anak, sambil menunggu siapa yang akan duduk di kursi yang kosong itu.
Itulah gambaran kursi Wapres hari ini.
Video dari akun @andi.mallarangeng, 18 November 2026, dengan judul “Kekosongan Wapres Hal yang biasa?” ini adalah video yang paling tenang di tengah semua kegaduhan politik hari ini.
Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, duduk santai di rumahnya, baju polo hitam, di belakangnya ada lemari warna-warni dan foto keluarga, lalu dia menjelaskan sejarah dengan sangat pelan:
“Kekosongan Wapres itu hal yang biasa? Sudah 4 kali terjadi sejak Indonesia merdeka.”
Dan dia benar, Mari kita bedah satu per satu,biar paham.
BAB 1: KEKOSONGAN PERTAMA — HATTA MUNDUR, SUKARNO SENDIRI 17 TAHUN
Kekosongan pertama terjadi tahun 1956.
Wapres Mohammad Hatta mundur dari jabatannya. Alasannya: berbeda pandangan dengan Presiden Sukarno soal demokrasi, soal ekonomi, soal arah bangsa.
Hatta mundur. Sukarno tidak langsung cari pengganti. Sukarno jalan sendiri.
Berapa lama Sukarno tanpa Wapres? 17 tahun. Dari 1956 sampai 1973.
Bayangkan, 17 tahun Presiden tanpa Wapres. Negara tetap jalan. Presiden tetap memimpin. Tidak ada yang bilang negara akan kiamat karena tidak ada Wapres.
Baru pada 1973, MPR memilih Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wapres mendampingi Soeharto.
Jadi, kalau ada yang bilang “Indonesia tidak pernah tanpa Wapres”, itu salah, . Indonesia pernah 17 tahun tanpa Wapres.
BAB 2: KEKOSONGAN KEDUA DAN KETIGA — GUS DUR JATUH, MEGAWATI NAIK, KURSI WAPRES KOSONG
Kekosongan kedua terjadi tahun 2001. Ini yang paling diingat orang.
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) diberhentikan MPR. Megawati Sukarnoputri yang waktu itu Wapres, naik jadi Presiden.
Begitu Megawati naik jadi Presiden, kursi Wapres otomatis kosong. Karena Megawati tidak bisa jadi Presiden sekaligus Wapres.
Kursi itu kosong. Berapa lama? Tidak lama,. MPR langsung sidang, dan memilih Hamzah Haz sebagai Wapres.
Hamzah Haz waktu itu bukan orang yang paling populer. Dia bukan orang yang paling banyak dipilih rakyat. Tapi MPR memilih dia, karena sistemnya memang begitu: Presiden mengusulkan, MPR yang memilih.
Dan Andi Mallarangeng menjelaskan ini dengan sangat jujur di video:
“Wapres itu bisa diisi oleh orang yang dukungan publiknya tidak sebesar Presiden. Seperti Hamzah Haz. Tapi sistem ini bertujuan menjaga legitimasi demokrasi.”
Artinya, Wapres pengganti itu tidak harus orang yang paling terkenal. Yang penting dia dipilih secara konstitusional oleh MPR.
Dan kekosongan ketiga, adalah lanjutan dari yang kedua ini. Saat Megawati jadi Presiden, dia sempat tanpa Wapres, sampai Hamzah Haz dilantik.
Jadi, 3 kekosongan pertama itu sudah terjadi. Sudah pernah. Sudah dilewati. Indonesia tidak hancur.
BAB 3: KEKOSONGAN KEEMPAT — GIBRAN MUNDUR, DAN INI YANG PALING BARU DALAM SEJARAH
Nah, kekosongan keempat inilah yang membuat video Andi ini viral,.
Menurut Andi, kekosongan keempat terjadi sekarang, setelah Wapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana, Jakarta Pusat, Selasa 10 November 2026.
Ini adalah pertama kalinya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil Amendemen Ketiga 2001 dipakai.
Kenapa pertama kalinya? Karena 3 kekosongan sebelumnya terjadi sebelum amendemen itu ada, atau dengan aturan yang lama.
Sekarang, aturannya sudah jelas, sudah ada batas waktunya, sudah ada mekanismenya.
Bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
“Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, tidak boleh kosong lama-lama. Maksimal 60 hari, MPR harus sudah pilih Wapres baru.
Dan mekanismenya, menurut Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Prof. Aan Eko Widiarto:
– MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan Wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
– Presiden mengajukan dua kandidat kepada MPR.
– Kedua calon diperiksa kelengkapan persyaratannya sebelum mengikuti pemilihan melalui sidang paripurna. 9b25
Dan menurut Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, 12 November 2026:
“Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan.”
Yusril menegaskan, pengisian jabatan Wapres yang kosong harus melalui mekanisme pemilihan oleh MPR. Bukan ditunjuk langsung oleh Presiden. Bukan dipilih lewat Pemilu ulang. Bukan lewat KPU. Tapi lewat MPR.
Dan selama kursi itu kosong, UUD 1945 tidak mengatur adanya Plt Wapres atau pejabat sementara Wapres. Kursi itu memang dibiarkan kosong, sampai MPR memilih.
BAB 4: HUMAN INTEREST — KENAPA KOMENTAR NETIZEN MENGUSULKAN AHY, JUSUF KALLA, SAMPAI PURBAYA?
Ini yang menarik dari komentar video Andi,. Komentarnya tidak marah-marah. Komentarnya sopan, tapi terbelah.
Ada yang berterima kasih: “Terima kasih Pak Andi, akhirnya paham sejarahnya.”
Ada yang mengusulkan nama:
– Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) — karena dia anak SBY, Ketua Demokrat, Menko Infrastruktur
– Jusuf Kalla — karena dia pernah 2 kali jadi Wapres, paling berpengalaman
– Purbaya Yudhi Sadewa — karena dia Menteri Keuangan yang lagi viral, dianggap teknokrat bersih
– Andy Arif — karena dianggap mewakili aktivis
Dan ada yang bilang: “Partai Demokrat harus fokus ke Pemilu 2029 saja, jangan rebut kursi Wapres.”
Ini menunjukkan, rakyat Indonesia sudah paham: Wapres itu bukan hadiah, Wapres itu adalah pilihan konstitusional.
Rakyat tidak lagi mau Wapres yang hanya jadi ban serep. Rakyat mau Wapres yang bisa kerja. Yang bisa bantu Presiden. Yang bisa urus ekonomi, urus anak muda, urus daerah.
Dan Andi membalas komentar-komentar itu dengan singkat, dengan sopan, dengan ucapan terima kasih. Tidak ada perdebatan panas. Tidak ada caci maki.
Itulah bedanya video Andi dengan video-video hoaks yang kita bahas kemarin, . Video Andi itu mendidik. Video hoaks itu mengadu domba.
BAB 5: UNTUK KITA DI MALUKU — APA ARTINYA KURSI WAPRES KOSONG UNTUK KITA?
Sekarang, mari kita bicara kita, Bukan Jakarta.
Apa untungnya berita ini untuk kita di Maluku, di Maluku Utara, di Ternate, di Morotai?
Untungnya besar,
Karena kalau kursi Wapres kosong, maka Presiden Prabowo hanya sendiri. Dia harus urus semua: urus ekonomi, urus bencana di Aceh, urus Papua, urus Maluku, urus pendidikan, urus pertahanan.
Dan kalau Presiden hanya sendiri, maka daerah yang jauh seperti Maluku bisa terlupakan.
Karena itu, MPR harus cepat memilih Wapres baru. Jangan sampai 60 hari itu dipakai untuk tarik-ulur politik, untuk bagi-bagi kursi, untuk lobi-lobi partai.
MPR harus pilih Wapres yang paham daerah, Bang. Yang paham bahwa harga beras di Morotai beda dengan harga beras di Jakarta. Yang paham bahwa anak di Sorong main bola di tanah, bukan di rumput sintetis. Yang paham bahwa nelayan di Ternate butuh solar, bukan butuh janji.
Dan yang paling penting, Bang: Wapres baru itu harus dipilih sesuai konstitusi, bukan sesuai keinginan satu partai saja.
Karena kalau Wapres dipilih sesuai konstitusi, maka dia akan sah. Dia akan dihormati. Dia akan bisa kerja.
Tapi kalau Wapres dipilih karena bagi-bagi kursi, maka dia tidak akan bisa kerja. Dia hanya akan jadi beban Presiden.
PENUTUP: JANGAN PANIK, TAPI JANGAN SANTAI JUGA
Jadi, jawaban dari pertanyaan Andi Mallarangeng: “Kekosongan Wapres Hal yang biasa?”
Jawabannya: Ya, biasa. Sudah 4 kali terjadi. Indonesia sudah pernah 17 tahun tanpa Wapres dan tetap berdiri.
Tapi,, biasa bukan berarti boleh santai.
Karena dulu, UUD 1945 tidak punya batas waktu. Sekarang, UUD 1945 punya batas waktu: 60 hari.
60 hari itu bukan waktu yang lama, Bang. 60 hari itu hanya 2 bulan. Kalau MPR tidak segera sidang, maka kekosongan ini akan menjadi tidak biasa lagi. Akan menjadi krisis.
Karena itu, Terminal News ingatkan MPR: Jangan tunda. Jangan tarik-ulur. Pilih Wapres baru sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dan untuk kita, tugas kita adalah mengawasi. Mengawasi siapa 2 nama yang diajukan Presiden Prabowo. Mengawasi apakah MPR memilih dengan jujur. Mengawasi apakah Wapres baru itu bisa kerja untuk Maluku, bukan hanya untuk Jakarta.
Karena kursi Wapres itu bukan kursi kosong, Kursi Wapres itu adalah kursi harapan. Harapan 280 juta rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, dari Ternate sampai Morotai.
Jangan biarkan kursi itu kosong terlalu lama.
— TAMAT —
*TOMMY R. ARIEF, wartawan senior Terminalnews.id

MARIMOI NGON FUTURU!

