Filosofi pewayangan mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan soal siapa paling lihai mengintai lawan, melainkan siapa yang mampu menjaga kejujuran, mengendalikan ambisi, dan mendengar suara rakyat.
TERMINALNEWS.ID – Di balik kisah pewayangan yang sarat simbol dan pesan moral, tersimpan pelajaran politik yang tak pernah kehilangan relevansinya. Salah satunya tergambar dalam lakon Wahyu Makutharama, sebuah cerita tentang pencarian wahyu kepemimpinan yang tidak bisa diperoleh hanya dengan kekuatan, kecerdikan, apalagi kelicikan.
Dalam tradisi pewayangan, wahyu bukan sekadar lambang kekuasaan. Ia merupakan perlambang kelayakan moral seseorang untuk menjadi pemimpin. Mahkota mungkin bisa direbut, singgasana bisa diperebutkan, tetapi legitimasi kepemimpinan sejati hanya tumbuh dari kebijaksanaan dan keluhuran budi.
Pesan itulah yang terasa semakin relevan ketika kehidupan politik modern diwarnai berbagai isu mengenai penyadapan, pengintaian, pembongkaran komunikasi pribadi, hingga dugaan operasi untuk memantau aktivitas lawan politik.
Fenomena tersebut seolah menghadirkan kembali pertarungan antara Pandawa dan Kurawa dalam wajah yang berbeda. Jika dahulu perebutan wahyu digambarkan melalui perjalanan spiritual para satria, kini persaingan politik terkadang justru terlihat seperti perlombaan mengumpulkan informasi dan mencari kelemahan pihak lain.
Ketika ambisi mengalahkan kebijaksanaan
Dalam lakon Wahyu Makutharama, Kurawa digambarkan sebagai pihak yang memiliki ambisi besar terhadap kekuasaan. Mereka menginginkan wahyu yang menjadi simbol kelayakan memimpin. Namun, keinginan untuk menguasai tanpa disertai keutamaan budi justru memperlihatkan kelemahan karakter mereka.
Di sinilah letak sindiran filosofisnya. Kekuasaan bukan sesuatu yang otomatis pantas dimiliki oleh mereka yang paling kuat, paling cerdik, atau paling lihai menyusun strategi.
Jika ditarik ke kehidupan politik masa kini, persoalannya menjadi menarik. Ketika kompetisi kekuasaan mulai diwarnai praktik pengintaian dan dugaan penyadapan terhadap pihak yang dianggap lawan, muncul pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan sedang diperjuangkan melalui gagasan dan integritas, atau justru melalui penguasaan rahasia orang lain?
Penyadapan tentu tidak bisa dipukul rata sebagai tindakan yang selalu salah. Dalam kondisi tertentu, tindakan penyadapan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, kewenangan, dan prosedur yang sah.
Namun, jika teknologi pengawasan digunakan secara ilegal untuk mengintimidasi, membungkam kritik, mencari-cari kesalahan, atau menjatuhkan lawan politik, persoalannya bukan lagi sebatas strategi persaingan. Praktik semacam itu menyentuh persoalan serius mengenai privasi, kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap negara hukum.
Demokrasi tidak semestinya dibangun di atas rasa takut bahwa setiap percakapan bisa menjadi bahan pengintaian.
Telinga penguasa seharusnya mendengar rakyat
Ada ironi ketika seseorang yang menginginkan kekuasaan justru lebih sibuk mencari tahu apa yang dibicarakan lawannya ketimbang memahami persoalan yang dihadapi masyarakat.
Padahal, seorang pemimpin tidak perlu memasang telinga di setiap sudut untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Ia cukup memiliki kepekaan untuk melihat kesulitan masyarakat, mendengar keluhan, serta merasakan ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya.
Dalam falsafah kepemimpinan Jawa dikenal ajaran Hasta Brata, yakni delapan karakter kepemimpinan yang mengambil filosofi dari sifat-sifat alam semesta.
Seorang pemimpin diharapkan memiliki sifat matahari yang memberi kehidupan, bumi yang mengayomi, air yang menyejukkan, serta cahaya yang menerangi. Nilai-nilai tersebut mengajarkan bahwa kekuasaan seharusnya menjadi sarana pengabdian, bukan instrumen untuk memenuhi ambisi pribadi.
Pemimpin yang berpegang pada nilai-nilai itu tidak akan merasa terancam oleh kritik. Sebaliknya, kritik menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan kekuasaan tetap berada dalam jalur kepentingan publik.
Sebab, pemimpin yang takut mendengar suara berbeda berisiko kehilangan salah satu modal terpenting dalam pemerintahan: kepercayaan rakyat.
Mahkota bisa direbut, tetapi wahyu tidak bisa disadap
Bayangkan jika lakon Wahyu Makutharama dipentaskan kembali dalam konteks politik hari ini.
Para satria sedang berusaha menemukan makna kepemimpinan sejati. Mereka menempa diri, mengendalikan hawa nafsu, dan belajar menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
Namun, di sudut lain panggung, ada pihak yang justru sibuk memasang telinga, mengumpulkan percakapan, mencari rahasia, dan mengintai langkah pesaingnya.
Mereka mungkin berharap bisa mengetahui siapa yang sedang membangun kekuatan, siapa yang memiliki pengaruh, dan siapa yang berpotensi menghalangi jalan menuju singgasana.
Sayangnya, ada satu hal yang luput dari perhitungan: mengetahui rahasia lawan tidak otomatis membuat seseorang memiliki kualitas kepemimpinan.
Menguasai informasi bukan berarti menguasai kebijaksanaan. Mengetahui kelemahan orang lain juga tidak serta-merta menjadikan seseorang lebih layak memimpin.
Inilah pesan yang bisa dibaca dari filosofi Wahyu Makutharama: wahyu kepemimpinan bukan benda yang dapat direbut melalui operasi rahasia. Ia merupakan simbol kematangan moral yang harus dibangun melalui pengendalian diri, kejujuran, dan tanggung jawab.
Jangan sampai menang dalam perebutan kekuasaan, tetapi kalah dalam kehormatan.
Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan pemimpin yang berani menghadapi perbedaan, bukan mereka yang berusaha menghilangkan perbedaan dengan cara-cara tersembunyi.
Kritik harus dijawab dengan kebijakan. Persaingan harus dihadapi dengan gagasan. Dugaan pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan operasi gelap yang merusak kepercayaan publik.
Lakon Wahyu Makutharama seolah mengingatkan bahwa kegagalan dalam memperoleh kemuliaan bukan semata-mata karena kekurangan kekuatan atau strategi, melainkan karena ambisi yang tidak diimbangi kebijaksanaan.
Maka, siapa pun yang sedang berlomba menuju puncak kekuasaan sepatutnya memahami satu hal: jangan terlalu sibuk menyadap percakapan lawan hingga lupa mendengar jeritan rakyat.
Jangan terlalu bersemangat mengumpulkan rahasia politik hingga kehilangan kejujuran.
Sebab, mahkota mungkin bisa diperoleh melalui perebutan, jabatan bisa diraih melalui siasat, tetapi wahyu kepemimpinan hanya pantas disandang oleh mereka yang memiliki keluhuran budi.
Kurawa boleh terus memburu mahkota. Namun, sejarah pewayangan telah memberikan pelajaran: tidak semua yang berhasil mendekati singgasana layak menjadi raja.

