TERMINALNEWS.ID, PEKANBARU — Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mengawal pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit melalui penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini ditempuh guna memastikan penataan kembali kawasan hutan dan lahan sawit yang diambil alih negara tidak berhenti pada penguasaan aset semata, melainkan bermuara pada kepemilikan masyarakat secara kolektif melalui koperasi agar terwujud peningkatan kesejahteraan petani rakyat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam Seminar Nasional bertajuk Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Rabu (18/11).
Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D, Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara Seger Budiarjo, Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Erry Herman, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Muhammad Taufiq Oesman Hamid, Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah/OPD Provinsi Riau.
Wamenkop Farida menilai Riau sebagai salah satu provinsi yang strategis untuk meningkatkan kapasitas koperasi di sektor kelapa sawit karena luasan perkebunan sawit mencapai sekitar 3,87 juta hektar dengan tingkat produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 9,46 juta ton. Angka ini menyumbang sekitar 20 persen dari total produksi CPO nasional.
“Reforma agraria tidak boleh berhenti di penguasaan negara melalui PT Agrinas Palma Nusantara. Mereka hanya mengatur tata kelola, ujungnya adalah untuk rakyat, maka para petani sawit harus mampu mengelola lahan yang diberikan tersebut agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujar Wamenkop Farida.
Wamenkop juga menyatakan bahwa koperasi terutama yang bergerak di sektor kelapa sawit harus sama kuatnya dengan BUMN. Melalui wadah koperasi, lahan produksi dan permodalan petani yang selama ini terbatas dapat dikonsolidasikan untuk mencapai skala usaha yang lebih sehingga dapat meningkatkan daya tawar.
Kemenkop memfokuskan tiga langkah strategis, meliputi kepastian hak dan manfaat atas lahan melalui koperasi, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik koperasi dengan skema pembiayaan yang sehat dan inklusif, serta pengembangan hilirisasi dari CPO menjadi minyak goreng, biodiesel, hingga produk turunan lainnya.
“Upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi karena kita tidak bisa jalan sendiri. Saat ini kami terus mendorong didorong pemerintah hari ini koperasi dan petani tidak hanya ahli dalam menanam tapi harus tahu peran pentingnya dalam perekonomian agar petani naik kelas,” katanya.
Kemenkop telah membangun kerangka sinergi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui pembagian peran yang terukur. Kemenkop berperan dalam pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha.
Sementara itu, Agrinas berperan dalam penyediaan dan optimalisasi lahan bagi koperasi, dukungan infrastruktur usaha, serta sinergi investasi dan akses pasar.
“Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi,” kata Wamenkop Farida.
Deputi Pengembangan Koperasi Kemenkop Panel Barus menambahkan Kemenkop terus mendorong Penandatanganan Kerja Sama (PKS) koperasi sawit dengan BUMN atau swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit agar koperasi memiliki daya tawar yang lebih tinggi.
Dengan semakin banyaknya koperasi menjalin kemitraan atau bahkan mampu melakukan hilirisasi maka kesempatan peningkatan kesejahteraan petani sawit dan anggota koperasi akan semakin besar.
“Kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kemenkop dengan PT Agrinas Palma Nusantara yang sepakat untuk terus bersinergi dalam rangka pengembangan hingga hilirisasi di sektor kelapa sawit,” katanya.
Direktur Kemitraan dan Plasma di PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Seger Budiarjo menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 200 ribu hektar lahan akan diserahkan pengelolaannya kepada koperasi dengan kriteria koperasi yang telah ditentukan.
“Ditargetkan awal tahun 2027 akan dimulai kickoffnya dimana Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria,” ucapnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D menyambut baik inisiatif Kemenkop dan PT Agrinas Palma Nusantara yang akan menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang mampu mengembangkan potensi kelapa sawit.
“Melalui koperasi kami harapkan persoalan ini bisa kita eliminasi,” katanya.

