TERMINALNEWS.ID, YOGYAKARTA — Koperasi pertanian di kawasan ASEAN didorong untuk tidak hanya menjadi wadah usaha petani, tetapi juga tampil sebagai penghubung strategis antara produksi, pembiayaan, dan pasar.
Untuk mewujudkannya, Indonesia menawarkan pengalaman pengelolaan dana bergulir, penguatan koperasi perempuan, hingga pengembangan koperasi berbasis teknologi digital.
Gagasan tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Deva Rachman, dalam pertemuan ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan pertemuan ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) di Yogyakarta, 12–13 Oktober 2026.
Di hadapan delegasi negara-negara anggota ASEAN, Deva memaparkan pengalaman Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan koperasi, khususnya bagi sektor pertanian dan kelompok usaha yang melibatkan perempuan.
Paparan tersebut menyoroti pentingnya dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem koperasi yang mampu meningkatkan produktivitas petani, memperkuat kesejahteraan anggota, sekaligus menopang ketahanan pangan.
Salah satu pendekatan yang menarik perhatian delegasi ASEAN adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui model ini, koperasi didorong menjalankan fungsi sebagai agregator, konsolidator, hingga pembeli hasil produksi atau off-taker.
Dengan fungsi tersebut, koperasi diharapkan dapat menjembatani petani dengan pasar, menghimpun hasil produksi, serta memperkuat posisi tawar anggota dalam rantai pasok. Sejumlah delegasi ASEAN mengapresiasi pendekatan tersebut dan menyatakan ketertarikan untuk mempelajarinya sebagai referensi pengembangan koperasi di negara masing-masing.
“Ketahanan pangan tidak hanya dibangun di lahan pertanian, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi para pelaku yang menggerakkannya. Koperasi memiliki peran penting untuk menghubungkan produksi petani dengan pasar sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan Deva dalam paparannya.
Pembiayaan terjangkau untuk menggerakkan usaha produktif
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi menjalankan mandat pembiayaan dan pemberdayaan koperasi. Pelaksanaannya bertumpu pada tiga prinsip, yakni keberhasilan penyaluran pembiayaan, keberhasilan pemanfaatan dana, serta keberhasilan pengembalian dana agar dapat kembali disalurkan kepada koperasi lainnya.
Untuk mendukung usaha di sektor riil, LPDB Koperasi menawarkan pembiayaan dengan tarif jasa mulai dari 3 persen menggunakan metode perhitungan sliding rate. Skema tersebut juga tidak mengenakan biaya administrasi maupun provisi.
Pendekatan ini ditujukan untuk membuka akses permodalan yang lebih terjangkau bagi koperasi, sehingga mereka memiliki ruang untuk memperluas usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat kegiatan ekonomi anggotanya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,91 triliun kepada 3.930 koperasi mitra yang tersebar di 36 provinsi. Penyaluran tersebut menjangkau lebih dari 529.000 pengguna akhir.
Di sektor pertanian, pembiayaan pada 2026 mencapai sekitar Rp379,28 miliar, atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan 2021. Pembiayaan tersebut mencakup beragam kegiatan usaha, mulai dari komoditas tebu dan gula, tembakau, sarana produksi dan pupuk pertanian, peternakan dan susu, hingga perikanan.
Besarnya cakupan pembiayaan itu menggambarkan peran koperasi dalam menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di perdesaan. Selain membantu permodalan, koperasi juga berpotensi memperkuat keterhubungan antara petani, pelaku pengolahan, pemasok, dan pasar.
Koperasi perempuan ikut memperkuat ekonomi perdesaan
Selain pembiayaan sektor pertanian, pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus LPDB Koperasi. Hingga Oktober 2026, pembiayaan kepada koperasi yang berfokus pada perempuan maupun dipimpin perempuan tercatat mencapai sekitar Rp542,64 miliar, dengan jangkauan lebih dari 363.000 anggota perempuan.
Dukungan tersebut mencakup berbagai kegiatan usaha, mulai dari petani kopi Gayo di Aceh hingga usaha pertanian berbasis komunitas di sejumlah daerah.
Melalui akses pembiayaan, koperasi perempuan diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi, dan memperluas kontribusi mereka terhadap perekonomian masyarakat.
Dalam konteks pengembangan koperasi ASEAN, pengalaman ini menjadi bagian dari upaya mendorong model koperasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan usaha, tetapi juga memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Lima agenda untuk menjawab tantangan koperasi ASEAN
Selain berbagi pengalaman pembiayaan, Indonesia turut mendorong lima agenda strategis dalam pembahasan Plan of Action (POA) ACEDAC 2027. Agenda tersebut dirancang untuk menjawab tantangan sektor pertanian dan kehutanan yang semakin dipengaruhi perubahan teknologi, kondisi iklim, serta dinamika sumber daya manusia.
Pertama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan kehutanan.
Kedua, penyusunan strategi ACEDAC dalam menghadapi fenomena El Niño dan dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan usaha pertanian.
Ketiga, peningkatan keterlibatan generasi muda melalui program youth camp dan pertukaran pemuda antarnegara. Langkah ini diharapkan membuka ruang bagi generasi muda untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring, dan mengambil peran dalam pengembangan koperasi.
Keempat, penyusunan strategi untuk menghadapi penuaan generasi atau aging generation dalam koperasi pertanian. Tantangan ini menuntut upaya regenerasi agar keberlanjutan usaha dan pengetahuan di sektor pertanian dapat terjaga.
Kelima, integrasi data koperasi pertanian di ASEAN guna mendukung perdagangan, investasi, dan pengembangan pasar melalui platform marketplace ACEDAC.
Kelima agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan dan kolaborasi lintas negara, sekaligus mendorong koperasi pertanian agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, risiko iklim, dan kebutuhan pasar.
Indonesia lanjutkan kerja sama regional
Pertemuan ke-32 ACEDAC dan ke-27 ASWGAC menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pengembangan koperasi pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama dan tindak lanjut program pada periode berikutnya.
Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Business Forum ACEDAC 2027. Sementara itu, pertemuan Dewan ACEDAC berikutnya akan diselenggarakan di Republik Demokratik Rakyat Laos pada 2027.
Partisipasi dalam forum regional tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan praktik pengembangan koperasi sekaligus memperluas ruang kolaborasi dengan negara-negara ASEAN.
Bagi LPDB Koperasi, penguatan koperasi tidak berhenti pada penyaluran modal. Pembiayaan perlu diikuti pemanfaatan dana yang produktif, pemberdayaan anggota, dan pengembangan kemitraan agar koperasi mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Melalui sinergi antarkoperasi dan pemerintah di kawasan ASEAN, koperasi pertanian diharapkan semakin mampu memperluas akses pasar, menggerakkan ekonomi perdesaan, dan mengambil peran lebih besar dalam membangun ketahanan pangan regional.
