JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta karya jurnalistik di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Penegasan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang digelar Kamis, 5 Februari 2026, di Gedung DJKI.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, menyampaikan bahwa karya jurnalistik merupakan objek pelindungan hak cipta yang mencakup berbagai bentuk ekspresi, tidak terbatas pada karya tulis.
“Dalam konteks kekinian, jurnalistik tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga fotografi, audiovisual, dialog, podcast, dan berbagai bentuk konten lainnya. Seluruhnya merupakan karya cipta yang memiliki nilai ekonomi dan wajib dilindungi,” tegas Agung.
Ia menjelaskan, perkembangan AI bersinggungan langsung dengan rezim hak cipta karena sistem AI menghasilkan konten dari kumpulan karya yang telah ada sebelumnya.
“Ketika AI melakukan proses generated content, di situ pasti terjadi irisan dengan hak cipta. Jurnalis tidak mungkin memantau satu per satu penggunaan karyanya, sehingga diperlukan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK),” ujarnya.
Agung menambahkan, penguatan pelindungan hak cipta jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi media dan jurnalis.
“Pelindungan hak cipta ini penting agar hak ekonomi jurnalis tetap terjaga dan industri media bisa bertahan di tengah perubahan ekosistem digital,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif AMSI, Elin Y. Kristanti, menyampaikan bahwa kehadiran AI telah membawa dampak signifikan terhadap industri media. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat mengakses informasi melalui platform AI, sementara data yang digunakan sebagian besar berasal dari konten media.
“Media mulai kehilangan pembaca karena informasi diakses lewat AI, padahal sumber datanya berasal dari karya jurnalistik,” ungkap Elin.
Ia juga menyoroti meningkatnya beban biaya operasional akibat lonjakan lalu lintas digital yang bersifat semu.
“Traffic memang naik karena data diambil oleh platform AI, tetapi peningkatan itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan media. Justru menambah beban biaya dan mengancam keberlangsungan perusahaan pers,” jelasnya.
Elin menilai pembentukan LMK khusus jurnalistik menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan informasi sekaligus ekonomi nasional.
“LMK bisa menjadi wadah kolektif agar penggunaan karya jurnalistik berlangsung secara adil dan memberikan manfaat ekonomi bagi media dan jurnalis, terutama di era AI,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DJKI dan AMSI sepakat bahwa penguatan pelindungan hak cipta jurnalistik perlu segera ditindaklanjuti melalui pengaturan yang lebih spesifik serta pembentukan LMK yang terkoordinasi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi karya jurnalistik, serta menciptakan ekosistem informasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
