JAKARTA,TERMINALNEWS.ID– Rapat Komisi XIII DPR RI bersama Badan Legislasi (Baleg), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), VISI, dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/8/2025), mendadak jadi sorotan. Penyebabnya, pernyataan kontroversial Ahmad Dhani yang hadir sebagai Dewan Penasihat AKSI sekaligus anggota Komisi X DPR RI.
Dalam paparannya, Dhani menyoroti ketimpangan besar antara komposer dan penyanyi. Ia bahkan menyebut nama Ariel NOAH hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat mengkritisi sistem royalti yang berjalan selama ini.
“Saya memperjuangkan komposer yang tidak punya pekerjaan sampingan sebagai penyanyi seperti Ariel atau pemain band seperti Piyu. Banyak komposer hidupnya makin terjepit. Ada yang 10 tahun lebih tidak pernah mendapatkan haknya, tanpa ada yang sekadar meminta maaf,” kata Dhani.
Musisi yang juga dikenal sebagai politisi ini menegaskan, salah satu jalan keluar adalah membentuk lembaga khusus yang mengurus lisensi konser. Menurutnya, urusan konser tidak boleh dicampur dengan kewenangan LMK yang saat ini fokus memungut royalti dari pemanfaatan karya musik di ruang publik.
Dhani juga memberi peringatan agar revisi UU Hak Cipta tidak lagi memakai pola lama seperti masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Menkumham Yasonna Laoly.
“Kalau interpretasi hukumnya sama seperti di LMKN yang sekarang, komposer akan terus dirugikan. Penyanyi seperti Ariel, BCL, Judika akan tetap kaya raya, sementara komposernya melarat,” ujarnya tegas.
Senada, Ketua AKSI sekaligus gitaris Padi, Piyu, menekankan pentingnya izin pertunjukan sebelum penyanyi naik panggung.
“Sebelum pertunjukan dimulai, harus ada lisensi. Ini menyangkut hak moral pencipta. Kalau dipenuhi, otomatis royalti akan muncul dari kegiatan komersial,” jelasnya.
Usulan Dhani dan Piyu ini membuka wacana baru dalam revisi UU Hak Cipta. Jika diseriusi, aturan perizinan konser dan skema pembagian royalti di Indonesia berpotensi berubah drastis. Komposer—yang selama ini merasa termarjinalkan—bisa jadi mendapatkan porsi lebih adil dalam ekosistem musik nasional.|Foto : Istimewa.
