JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) pada 18-19 Agustus 2024 di Grand Paragon Hotel, Jakarta, sebagai upaya menghentikan kisruh yang berlarut-larut dalam organisasi.
Rencana pelaksanaan KLB ini diumumkan oleh Ketua Panitia Pelaksana KLB, Marah Sakti Siregar, dalam konferensi pers yang berlangsung hari ini di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Marah Sakti didampingi oleh Plt Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang, Pengarah KLB, Wina Armada, serta Dewan Penasehat PWI, Ilham Bintang.
Marah Sakti menjelaskan bahwa undangan telah dikirimkan kepada pengurus 39 PWI di tingkat provinsi.
“Mayoritas pengurus sangat antusias dan menyatakan akan hadir di KLB,” ujarnya, Kamis (15/8/2024).
Ia berharap KLB ini bisa menjadi solusi untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Musyawarah mufakat diharapkan menjadi jalan keluar terbaik.
KLB PWI kali ini mengangkat tema “Menjaga Marwah Organisasi dan Menegakkan Integritas Wartawan. Tema ini diangkat berdasarkan keprihatinan terhadap dugaan penggelapan dana yang melibatkan beberapa pucuk pimpinan PWI periode 2023-2028.
Kasus ini menyebabkan Dewan Kehormatan (DK) PWI mencopot Ketua Umum PWI, Hendra Ch Bangun, dari keanggotaan PWI, yang sekaligus membuat posisinya sebagai Ketua Umum menjadi lowong.
Posisi ini kemudian diisi oleh Plt Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang, yang juga menjabat sebagai Ketua PWI Bidang Organisasi.
“Ini adalah sejarah pahit dan menyakitkan bagi semua anggota PWI. Setelah 78 tahun berdiri, baru kali ini ada seorang Ketua Umum yang dicopot dari keanggotaan,” kata Marah Sakti Siregar.
Dewan Penasehat PWI, Ilham Bintang, juga menyampaikan keprihatinannya atas dugaan gratifikasi dan penggelapan dana oleh pucuk pimpinan PWI. Ia berharap masalah ini dapat segera terselesaikan.
“Setiap institusi pasti pernah mengalami turbulensi, dan kini setelah 78 tahun, PWI mengalaminya. Semoga masalah ini segera berakhir,” jelas Ilham Bintang.
Laporan terkait dugaan gratifikasi dan penggelapan dana senilai Rp 1,7 miliar yang melibatkan pimpinan PWI telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, menurut Zulmansyah Sekedang. Ia menambahkan, “Dana ini berasal dari BUMN, jadi termasuk dalam keuangan negara. KPK bisa terlibat dalam penyelidikan.”
Tidak Ada Penyimpangan
Sementara itu, Kuasa Hukum PWI Pusat, HMU Kurniadi, SH., MH., menyatakan bahwa tidak ditemukan penyimpangan material dalam pelaksanaan Program Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang didanai oleh Forum Humas BUMN.
Kurniadi juga menegaskan bahwa dana cashback sebesar Rp 1.080.000.000 telah dikembalikan ke kas PWI Pusat karena dinilai sebagai pembayaran insentif yang melebihi ketentuan yang berlaku.
“Dana cashback sebesar Rp 1.080.000.000 sudah dikembalikan ke kas PWI. Jadi, apa masalahnya?” kata Kurniadi.
Kurniadi juga menegaskan bahwa legalitas jabatan Hendra Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI tetap sah, sesuai dengan Keputusan Kongres Nomor 8/K-XXXV/2023 tanggal 26 September 2023.
