AMBON, TERMINALNEWS.ID – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary menegaskan, paling lambat Desember 2023, pengalihan guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sekolah swasta ke negeri sudah harus dilakukan.
“Hanya saja, hal ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh, dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah surplus guru pada sekolah negeri,” kata Samson kepada wartawan, di Ambon, Senin (22/7/2024).
Menurutnya, pengalihan guru ASN ini perlu dikaji secara detail oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, terutama penempatan guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) harus dilakukan secara merata.
“Walaupun surplus tetapi di beberapa sekolah ada kekurangan guru mata pelajaran tertentu, yang disebabkan karena tidak adanya pemerataan. Sehingga kita putuskan, jangan ada kompromi, jangan ada tega hati, karena ASN diangkat bersedia ditempatkan dimana saja. Sehingga 715 guru ini setelah ditarik harus dilakukan pemerataan. Jangan hanya semua tertumpuk di Kota Ambon, lalu di daerah 3T seperti Aru, KKT, dan MBD, mereka tidak mau bertugas di sana lalu yang korban anak-anak didik,” tegas Samson.
Untuk pelaksanaannya, kata Atapary sesuai hasil kesimpulan rapat, penempatan 715 Guru ASN dari sekolah swasta ini ditargetkan selesai Desember 2024.
Terkait administrasi, kata Samson, berdasarkan UU, telah disepakati sambil adanya rekrutmen guru baru dari sekolah swasta.
715 guru tersebut untuk sementara tetap mengajar di sekolahnya masing-masing, namun administrasinya telah ditarik ke sekolah negeri mulai bulan ini.
“Upaya ini dilakukan, agar kinerja guru-guru tersebut tetap dihitung oleh Kementerian Pendidikan, karena tidak masuk di Dapodik,” ujar Samson.
Atapary berharap, sekolah swasta dapat segera melakukan penerimaan guru baru, untuk mengisi kekosongan guru berstatus ASN, yang nantinya akan dialihkan ke sekolah negeri.
