YOGYAKARTA,TERMINALNEWS.ID— Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah DIY segera meningkatkan kualitas sajian dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu muncul setelah adanya keluhan masyarakat yang menilai isi menu tidak sebanding dengan nilai anggaran Rp10.000 per porsi.
Sultan menegaskan telah memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memanggil para penanggung jawab program MBG guna membahas persoalan tersebut secara langsung. Ia menyebut adanya protes dari berbagai pihak yang mempertanyakan komposisi bahan makanan dalam paket yang dibagikan.
“Persepsi masyarakat saat ini menganggap nilai riil menu jauh di bawah harga Rp10.000 yang ditetapkan,” ujar Sultan saat memberikan keterangan pers di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (26/2/2026).
Karena itu, ia meminta setiap SPPG sebagai pelaksana di lapangan melakukan perbaikan signifikan terhadap kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat. Tidak hanya peningkatan isi makanan, Sultan juga menekankan pentingnya transparansi.
Ia mengusulkan agar rincian harga setiap komponen dicantumkan secara jelas dalam menu. “Misalnya ada pisang, ya dicantumkan harga pisangnya berapa, komponen lainnya berapa. Supaya masyarakat tahu,” kata Sultan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meredam berbagai pertanyaan dan ketidaknyamanan yang berkembang di kalangan masyarakat maupun penerima program. Para penanggung jawab SPPG, lanjut Sultan, telah menyatakan kesediaan untuk melakukan perbaikan sesuai arahan Pemerintah Daerah DIY.
Program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional melalui SPPG di DIY memang menjadi perbincangan selama Ramadhan. Sejumlah warga menyoroti bentuk menu kering yang dinilai kurang seimbang dengan nilai anggaran maupun standar gizi.
Kepala Daerah BGN DIY, Gagat Widyatmoko, mengakui pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait menu MBG yang diterima siswa. Temuan tersebut, kata dia, menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan di lapangan.
Melalui pernyataan tertulis, Kamis (26/2/2026), Gagat menyampaikan apresiasi atas perhatian publik terhadap program tersebut.
“Menanggapi respons masyarakat terkait menu kering MBG, kami memandang hal tersebut sebagai perhatian publik yang sangat wajar dan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.
Standar Gizi dan Keamanan Jadi Prioritas
Gagat menegaskan, meskipun dalam bentuk makanan kering, paket MBG tetap wajib memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi, serta tidak boleh disusun secara asal. Skema menu kering diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti penyesuaian operasional selama Ramadhan atau kendala teknis distribusi.
Ia menekankan tiga prinsip utama dalam penyediaan menu MBG, yakni keamanan pangan, kecukupan gizi, dan kelayakan konsumsi. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus melakukan evaluasi agar tujuan program pemenuhan gizi bagi siswa dapat tercapai tanpa menimbulkan polemik di tengah masyarakat.|Foto : Instagram@pandanganjogja
