TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di ruang digital.
Kerja sama ini juga diarahkan pada peningkatan kompetensi wartawan dan penyebarluasan informasi pembangunan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan bersama dirinya dan Direktur Utama RRI untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, implementasi kerja sama akan diwujudkan melalui sejumlah program, di antaranya Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, SMSI memiliki jaringan media siber yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk media rintisan atau startup. Jaringan tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mendukung penyebaran informasi pembangunan secara lebih luas.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas, sekaligus memperkuat penyebaran informasi pembangunan.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, penanggulangan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah menyebar. Upaya tersebut perlu disertai penguatan ekosistem media yang profesional, kompeten, dan konsisten menerapkan verifikasi informasi.
Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu fokus utama kolaborasi SMSI dan RRI. Melalui kerja sama ini, keduanya diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem pers yang lebih berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan media.
RRI-SMSI Perkuat Ekosistem Informasi Digital
Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadapi tantangan dalam ekosistem informasi digital.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Menurut Hendrasmo, tantangan di ruang digital tidak hanya menyangkut media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.
Oleh karena itu, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi insan media sekaligus memperkuat kolaborasi agar media mampu menghasilkan konten berkualitas. Langkah ini diharapkan membantu masyarakat memilah informasi di tengah derasnya arus konten digital.
Algoritma Digital Jadi Tantangan
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi seiring perkembangan teknologi digital.
Ia menjelaskan, pada masa lalu, penyebaran informasi melalui media massa melewati proses produksi dan seleksi. Media juga memiliki identitas yang jelas serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan.
Namun, perkembangan teknologi telah mengubah situasi tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar kini bercampur dengan konten yang belum terverifikasi, sensasional, hingga penipuan.
Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai, menurut dia, adalah pengaruh algoritma platform digital terhadap pola konsumsi informasi masyarakat. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna akan menjadi dasar bagi algoritma untuk merekomendasikan informasi serupa.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Ia juga menyoroti data sebagai salah satu kekuatan utama dalam ekosistem digital. Aktivitas pengguna saat mengakses telepon pintar meninggalkan jejak data yang dapat digunakan untuk membentuk profil dan menentukan rekomendasi konten.
Akibatnya, masyarakat berpotensi terjebak dalam ruang informasi yang semakin personal. Mereka terus-menerus menerima konten sesuai minat dan preferensi, sementara informasi dengan sudut pandang berbeda semakin jarang muncul.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Kemampuan memeriksa sumber, memverifikasi fakta, serta mempertanyakan kebenaran informasi menjadi semakin penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang memainkan emosi.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” ujarnya.
Komaruddin juga mengingatkan bahwa media sosial memiliki kemampuan besar dalam memengaruhi emosi dan opini publik. Informasi yang menyebar dengan cepat dapat menggerakkan masyarakat dalam waktu singkat, sehingga diperlukan kecakapan untuk memahami konteks dan memeriksa kebenarannya.
Dorong Program Nyata
Komaruddin menilai, kolaborasi antara lembaga penyiaran publik seperti RRI dan organisasi perusahaan media seperti SMSI menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut melalui program nyata yang mencakup peningkatan kompetensi wartawan, penguatan verifikasi informasi, dan penyebarluasan informasi pembangunan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan dukungan jaringan media siber dan jangkauan penyiaran publik, kolaborasi SMSI-RRI diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi berkualitas sekaligus meningkatkan daya tahan publik terhadap hoaks.
Kegiatan penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
