JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat koordinasi lintas kementerian guna mempercepat penyediaan lahan bagi program perumahan rakyat, di Rajawali Place Office, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari percepatan 2 juta sertifikat, pengembangan kota satelit, implementasi KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum oleh Bank Indonesia untuk mendukung sektor perumahan.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan turut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk PT Kereta Api Indonesia dan Perumnas.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa ketersediaan lahan merupakan faktor utama dalam mempercepat pembangunan perumahan rakyat. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim survei lintas kementerian guna memetakan lokasi prioritas.
“Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Kita akan membentuk tim survei untuk memastikan lokasi yang siap digunakan,” ujar Ara.
Ia menjelaskan, tim tersebut akan diketuai oleh Pelaksana Tugas Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Roberia, dengan melibatkan unsur Kementerian ATR/BPN serta kementerian/lembaga terkait lainnya.
“Tim ini harus bergerak cepat agar lahan potensial bisa segera dipastikan status dan kesiapan pemanfaatannya,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menambahkan bahwa pembahasan tidak hanya fokus pada lahan, tetapi juga kesiapan ekosistem kawasan.
Menurut dia, pemerintah tengah mengidentifikasi lahan yang dapat dimanfaatkan, yang nantinya akan disurvei untuk menentukan kawasan prioritas paling siap dikembangkan.
Rapat juga menyoroti rencana pengembangan 11 kota satelit yang dirancang secara terintegrasi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti backlog perumahan, kesiapan infrastruktur, kesesuaian tata ruang, hingga integrasi transportasi.
“Pembangunan kota satelit tidak hanya membangun rumah, tetapi juga ekosistem kawasan yang terhubung dan berkelanjutan,” ujar Sri.
Kementerian PKP mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam mendorong percepatan program prioritas nasional di sektor perumahan.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga ini, pemerintah optimistis penyediaan lahan dan pembangunan perumahan rakyat dapat berjalan lebih efektif, guna menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
