BOYOLALI,TERMINALNEWS.ID – Pemerintah terus menggencarkan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) dengan memperluas program pemeriksaan kesehatan gratis dan penemuan kasus aktif (active case finding). Langkah ini menjadi prioritas Kementerian Kesehatan guna menekan angka kesakitan dan kematian akibat TBC, yang masih menjadi ancaman kesehatan serius di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menegaskan, jumlah kasus TBC di Tanah Air masih tinggi, diperkirakan mencapai 1.060.000 orang. Dari angka tersebut, baru sekitar 90 persen yang berhasil teridentifikasi.
“TBC menjadi masalah penting. Tahun 2022 notifikasi kasus baru 56 persen, sekarang sudah naik menjadi 90 persen berkat pemeriksaan rutin dan program active case finding,” ujar Prof. Dante saat meninjau kegiatan skrining TBC di Puskesmas Teras, Kabupaten Boyolali, Jumat (19/9).
Menurutnya, kenaikan angka notifikasi merupakan lompatan signifikan, namun masih banyak kasus yang belum terdiagnosis karena gejalanya sering disangka penyakit ringan.
“Ada pasien yang semakin kurus atau nafsu makan menurun, sering dikira sakit maag biasa, padahal TBC,” jelasnya.
Rontgen Massal Jadi Terobosan
Salah satu inovasi yang kini diterapkan pemerintah adalah pemeriksaan TBC menggunakan rontgen massal. Program ini sudah dimulai di Jawa Tengah dan terbukti efektif menemukan kasus tersembunyi.
Pemerintah pusat merencanakan penyediaan alat rontgen di seluruh 514 kabupaten/kota. Nantinya, alat tersebut akan digunakan secara bergilir hingga ke kecamatan, dan diberikan gratis untuk masyarakat.
Selain rontgen, deteksi dini juga dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan skrining formulir. Kombinasi metode ini diharapkan mempercepat pemetaan kasus TBC di masyarakat.
Target Tekan Angka Kematian
Meski penemuan kasus meningkat, angka kematian akibat TBC masih tinggi. Data 2022 menunjukkan 386 kasus per 100 ribu penduduk. Pemerintah menargetkan angka ini turun drastis menjadi 65 per 100 ribu penduduk pada 2030.
Program percepatan penanggulangan TBC merupakan bagian dari arahan Presiden RI untuk memperkuat layanan kesehatan. Pemerintah daerah didorong aktif mendukung melalui alokasi anggaran, pelatihan tenaga kesehatan, serta sosialisasi masif ke masyarakat.|Foto : Istimewa
