BerandaBisnisPemerintah dan L’Oréal Indonesia...

Pemerintah dan L’Oréal Indonesia Bersinergi Perangi Kosmetik Palsu

JAKARTA,TERMINALNEWS.ID – Peredaran barang palsu, termasuk produk kosmetik, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bersama Universitas Indonesia pada 2014 mencatat kerugian ekonomi akibat barang tiruan mencapai Rp 65,1 triliun. Angka ini melonjak drastis hingga Rp 291 triliun pada 2020, mencakup berbagai sektor termasuk kosmetik.

Salah satu merek global yang menjadi sasaran pemalsuan adalah L’Oréal, yang produknya banyak ditemukan dalam bentuk tiruan di pasaran, baik offline maupun online. Produk kosmetik palsu ini bukan hanya merugikan pemilik merek dan negara, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena kerap mengandung bahan berbahaya.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Penegakan Hukum menerima audiensi dari PT L’Oréal Indonesia untuk membahas upaya penindakan.

Baca Juga :   Begini Cara BNI Berdayakan PMI di Hong Kong Lewat Program Pelatihan

Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian, menyebutkan bahwa mayoritas produk palsu L’Oréal yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri. “Penanganan pemalsuan merek merupakan delik aduan. Jika pemilik kekayaan intelektual sudah melapor, maka kami akan segera menindaklanjuti,” ujarnya.

Arie menambahkan, langkah strategis yang ditempuh antara lain pendaftaran rekordasi merek di sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar produk tiruan bisa ditahan sejak perbatasan. Selain itu, PPNS DJKI akan membentuk tim investigasi lapangan berdasarkan laporan dari L’Oréal.

“Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas peredaran barang palsu yang merugikan konsumen sekaligus mencederai iklim usaha yang sehat,” tegas Arie.

Sementara itu, Dang Kien Nguyen, Global Anti Counterfeiting Legal Counsel L’Oréal, mengungkapkan bahwa hasil investigasi menunjukkan peredaran produk palsu L’Oréal paling masif ditemukan di wilayah Jakarta Barat. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pelanggaran merek, tetapi juga risiko kesehatan konsumen.

Baca Juga :   Dorong Digitalisasi, Kementerian Koperasi dan LPDB Perkuat Kapasitas Koperasi Desa Merah Putih di Jembrana

“Kami memahami bahwa masalah pemalsuan tidak bisa ditangani sendiri. Oleh karena itu, kami ingin berkolaborasi lebih erat dengan DJKI. Ini tentang komunikasi, kolaborasi, dan dukungan bersama,” ujar Kien.

DJKI dan L’Oréal sepakat untuk memperkuat kerja sama, baik dalam penindakan maupun sosialisasi publik. Publikasi hasil pertemuan melalui media massa juga dipandang penting agar semakin banyak konsumen yang waspada dan terhindar dari bahaya produk kecantikan palsu.

- A word from our sponsors -

spot_img

Most Popular

More from Author

Royalti Musik dan Keadilan Pencipta: Harapan Baru di Era Tata Kelola LMKN

JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Tata kelola royalti dalam industri musik tidak semata berbicara...

GSW Pantura Jadi Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Siapkan Otorita Khusus

JAKARTA,TERMINALNEWS.ID— Proyek Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantai Utara (Pantura)...

Polemik LMKN Kembali Mengemuka, LMK Klaim Sistem Royalti Rugikan Pencipta Lagu

JAKARTA,TERMINALNEWS ID— Polemik yang menyeret nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional kembali...

Arca “Mbah Bhelet” Dipindahkan, Fadli Zon Tekankan Penguatan Nilai Budaya Borobudur

MAGELANG,TERMINALNEWS.ID — Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri Ritual Ageng Boyongan Mbah...

- A word from our sponsors -

spot_img