TERMINALNEWS.ID, BOGOR – Hubungan pemerintah dan media kembali diperkuat melalui Media Gathering Forum Komunikasi Media Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlangsung di Kian Mas Megamendung, Bogor, Jawa Barat, 28–29 Agustus 2026.
Mengusung tema “Satu Frekuensi, Satu Narasi”, kegiatan yang diikuti 37 perwakilan media massa ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Forum tersebut juga menjadi ruang bertukar pandangan mengenai tantangan pemberdayaan UMKM sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan insan pers.
Sejumlah pejabat Kementerian UMKM hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srianita Ginting, Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM Faisal Anwar, Kepala Bagian Humas Ediyanto, serta Kepala Biro Humas dan Protokoler Irwansyah Putra.
Irwansyah mengatakan, media memiliki posisi strategis dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbangun antara Kementerian UMKM dan wartawan perlu dijaga agar informasi yang diterima publik tetap akurat dan memberikan manfaat.
“Menjadi momentum silaturahmi memperkuat sinergi Kementerian UMKM dan insan media, khususnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Media Kementerian UMKM,” ujar Irwansyah.
Menurut dia, peran media tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah. Pers juga dapat ikut memperkenalkan potensi, inovasi, serta keberhasilan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan media dapat melahirkan pemberitaan yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi pelaku usaha untuk berkembang.
“Semoga kolaborasi ini dapat semakin menghadirkan pemberitaan yang inspiratif dan informatif agar UMKM semakin berdaya saing dan naik kelas,” katanya.
Bukan Sekadar Pembiayaan
Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srianita Ginting menempatkan media sebagai salah satu mitra penting dalam memahami persoalan UMKM di lapangan.
Menurut Loto, pemberitaan media dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah untuk melihat secara lebih dekat berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
“Bagi kita, media mempunyai peran yang sangat penting menjadi jembatan informasi pemerintah dan masyarakat, termasuk membantu memberikan informasi mengenai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Loto juga menegaskan bahwa Kementerian UMKM terbuka terhadap kritik maupun masukan dari media. Namun, komunikasi tersebut diharapkan dibangun secara konstruktif dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan komunikasi yang intensif terkait program dan kebijakan UMKM,” katanya.
Ia menjelaskan, tantangan pengembangan UMKM tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian akses pembiayaan. Sebagian besar pelaku usaha masih berada pada skala mikro sehingga membutuhkan dukungan yang lebih menyeluruh agar mampu berkembang.
Pemerintah, lanjutnya, berupaya menghadirkan ekosistem pendukung yang mencakup pelatihan, pendampingan, legalitas usaha, sertifikasi, pembiayaan, akses pasar, hingga penguatan rantai pasok.
“UMKM membutuhkan paket lengkap agar bisa tumbuh dan naik kelas, melalui pelatihan, akses pembiayaan, akses KUR maupun kredit komersial, program kemitraan, rantai pasok, serta pendampingan legalitas usaha dan sertifikasi yang diperlukan,” jelas Loto.
Dorong 10 Juta Wirausaha Produktif
Dalam forum tersebut, Loto juga memaparkan program 10 juta wirausaha produktif yang melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Program ini diarahkan untuk memperkuat fondasi kewirausahaan nasional sekaligus mendorong pelaku usaha berkembang dari skala mikro menuju skala yang lebih besar.
Penguatan kewirausahaan juga dinilai relevan dengan tantangan generasi muda dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan tumbuhnya wirausaha baru, masyarakat tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan.
Kementerian UMKM turut mengembangkan Sapa UMKM sebagai sarana untuk mengintegrasikan layanan dan informasi pemberdayaan usaha.
Melalui layanan tersebut, pelaku maupun calon pelaku UMKM diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi terkait pelatihan, pendampingan, pembiayaan, legalitas, pemasaran hingga pengembangan usaha.
“Kita ingin layanan UMKM dapat terintegrasi sehingga pelaku UMKM memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai program pemberdayaan,” ujar Loto.
Namun, menurut dia, pelatihan dan pendampingan belum cukup. Setelah memiliki kemampuan dan legalitas usaha, pelaku UMKM harus mendapatkan pasar agar dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan skala bisnisnya.
Pasar Nyata Jadi Kunci
Loto menilai akses pasar masih menjadi salah satu kebutuhan utama UMKM. Pelaku usaha membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pesanan nyata, bukan sekadar promosi.
Ia mencontohkan kegiatan Pesta Rakyat yang memberikan ruang kepada sekitar 1.200 UMKM kuliner untuk memasarkan produknya. Dalam kegiatan tersebut, pelaku usaha memperoleh kesempatan menerima pesanan dalam jumlah tertentu.
Menurut Loto, pengalaman memenuhi permintaan dalam jumlah besar penting bagi UMKM. Selain meningkatkan kapasitas produksi, kondisi itu dapat mendorong pelaku usaha memperbaiki kualitas produk dan tata kelola bisnis.
“Setelah dilatih, dididik, didampingi legalitasnya, pada akhirnya mereka membutuhkan akses pasar,” katanya.
Pemerintah juga terus mendorong keberpihakan terhadap UMKM melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuka pasar yang lebih luas bagi produk usaha mikro dan kecil.
Dengan demikian, proses pemberdayaan tidak berhenti pada pelatihan. Dukungan harus berlanjut hingga pembiayaan, pemasaran dan akses pasar sehingga target UMKM naik kelas dapat diwujudkan secara nyata.
“Harapannya, naik kelas bukan sekadar harapan, tetapi benar-benar bisa naik kelas,” tegas Loto.
Media Diharapkan Ikut Mengawal
Sementara itu, Faisal Anwar mengatakan pembangunan fondasi UMKM dalam lima tahun mendatang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, kata dia, tidak dapat bekerja sendirian.
Media massa menjadi salah satu stakeholder yang dinilai memiliki pengaruh besar dalam mengawal berbagai persoalan UMKM.
“Lima tahun ke depan, penguatan fondasi UMKM membutuhkan peran seluruh stakeholder. Teman-teman wartawan juga mempunyai kontribusi yang sangat penting,” kata Faisal.
Menurut Faisal, pemberitaan mengenai persoalan pelaku UMKM bahkan dapat menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengetahui masalah di lapangan dan mengambil langkah penyelesaian.
Karena itu, ia mendorong media tetap mengedepankan pemberitaan yang berimbang, faktual dan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang.
“Yang terpenting adalah bagaimana kedua stakeholder dapat melihat perspektif masalah yang sama, kemudian saling bersinergi,” ujarnya.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Faisal juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pemberitaan. Menurutnya, informasi mengenai UMKM sebaiknya tidak hanya mengejar sisi emosional atau opini, tetapi tetap berpijak pada fakta dan kepentingan masyarakat.
Insentif Marketplace Masuk Tahap Finalisasi
Dalam kesempatan yang sama, Faisal mengungkapkan bahwa Kementerian UMKM tengah memfinalisasi rancangan kebijakan mengenai insentif bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui platform perdagangan elektronik atau marketplace.
Salah satu skema yang sedang dibahas berupa insentif sebesar 50 persen. Namun, kebijakan tersebut masih dalam proses finalisasi dan menunggu keputusan Menteri UMKM.
“Isu seputar UMKM, kami sedang merampungkan Kepmen terkait insentif 50 persen untuk merchandise elektronik di marketplace. Tahapannya sedang difinalkan dan keputusan Menteri akan diagendakan,” ujar Faisal.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus memperbesar peluang UMKM menjangkau konsumen melalui kanal digital.
Pada akhirnya, Media Gathering bertema “Satu Frekuensi, Satu Narasi” menjadi ruang untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan media dalam satu tujuan: memastikan informasi mengenai UMKM tersampaikan secara tepat sekaligus mendorong ekosistem usaha yang lebih kuat.
Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi berlanjut melalui pemberitaan yang mampu mengangkat persoalan, peluang, inovasi dan keberhasilan UMKM di berbagai penjuru Indonesia. Dengan begitu, agenda UMKM untuk semakin berdaya saing dan naik kelas dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.
