JAKARTA, TERMINALNEWS.ID – Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur didampingi oleh Tim Pengendalian Eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, telah melaksanakan Sita Eksekusi Dan Penitipan Aset Hasil Sita Eksekusi milik Terpidana Heru Hidayat, atau Pihak Terafiliasi.
Obyek yang disita adalah PT Tiga Samudra Perkasa dan PT Tiga Samudra Nikel yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Heru Hidayat adalah terpidana dalam perkara PT ASABRI (persero) dengan kerugian senilai Rp.22,78 triliun.
Selain kedua perusahaan tersebut, aset yang disita adalah, yang pertama, Konsesi pertambangan nikel seluas 3.000 Ha (tiga ribu hektar) di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan milik terpidana Heru Hidayat <span;>atau pihak terafiliasi. Saat disita konsesi masih belum produksi.
Penyitaan juga dilakukan terhadap konsesi pertambangan nikel di Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan milik terpidana Heru Hidayat <span;>atau pihak terafiliasi, dengan ijin dikantor oleh PT Tiga Samudra Nikel.
Selanjutnya, kedua objek sita eksekusi ini ditempatkan di bawahpengawasan /pengelolaan penerima benda sitaan di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Dengan ketentuan, tidak boleh merubah bentuk, mengalihkan/memperjual belikan.
Apabila diperlukan untuk kepentingan lelang, yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali benda titipan tersebut kepada pihak Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.
Saat ini kedua Aset tersebut telah dilakukan pemblokiran di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak terjadi pengalihan izin tambang.
Selain kedua objek sita tersebut, Tim Jaksa Eksekutor juga melakukan penyitaan terhadap 687.000.000 (enam ratus delapan puluh tujuh juta) lembar saham milik PT Tiga Samudra Perkasa yang terafiliasi dengan terpidana Heru Hidayat.
Saat ini saham tersebut telah dilakukan pemblokiran di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi peralihan saham yang telah disita.
<span;>Sita eksekusi dilakukan untuk melaksanakan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Februari 2024, yang melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atas nama Terpidana Heru Hidayat. (*/hw) .
