Oleh: Wem Fauzi
Di Luhak Nan Tigo Tanah Datar, Sumatera Barat, BAZNAZ harus memindahkan dapur umumnya sebanyak tiga kali dalam seminggu. Longsor susulan terus mengancam. Relawan kehilangan sepatu di lumpur, tapi tak ada yang pulang. Di tenda pengungsian, seorang ibu hamil melahirkan tanpa tempat tidur—selimut dari baznas menjadi alas pertamanya.
Cerita ini adalah wajah zakat di pintu terdepan wilayah bencana. Bukan sekadar angka di laporan keuangan.
Memasuki seperempat abad Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengelola dana umat, ujian terbesar datang di penghujung 2025. Banjir bandang dan longsor merobek tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. 631 jiwa meninggal. 472 orang hilang. Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat hingga 24 Desember. Tapi bagi BAZNAS, pemulihan baru dimulai.
Badan ini membentuk dan mendirikan 32 titik pos bantuan. Jalur logistiknya tak mudah: di Aceh Tamiang, relawan harus mengayuh pagi ke Medan, berbelanja, lalu memasak hingga larut. Air bersih, obat-obatan, dan paket kebersihan didistribusikan, dengan prioritas ibu hamil dan lansia. Bukan karena prosedur. Tapi karena merekalah yang paling rapuh saat tanah tak lagi berpijak.
Situasi itu tak menyurutkan semangat. “Bantuan tak boleh berhenti sampai Sumatera benar-benar pulih,”kata Ketua BAZNAS RI KH Noor Achmad. Ungkapan serupa diucapkan Erni, ibu dua anak di pengungsian Pidie Jaya: *“Kami hanya ingin pulang. Tapi selama di sini, setidaknya kami bisa makan.”
Tapi bencana bukan satu-satunya medan perang. Di Temanggung, 102 pemilik warung dan pedagang pasar menerima modal Rp750 ribu hingga Rp1 juta. Nominal yang kecil, tapi bagi Saniah (54), penjual gorengan, ini pertama kalinya ia menyentuh uang tanpa agunan. “Biasanya pinjam ke rentenir, bunganya setengah dari pokok. Ini… saya cuma diminta jujur,”* katanya terbata.
Di Tulang Bawang Barat, Lampung, BAZNAS bersinergi dengan pemerintah daerah membebaskan pelaku UMKM dari jeratan rentenir lewat program subsidi pembiayaan. Bupati Novriwan Jaya menyebutnya, “zakat sebagai solusi ekonomi, bukan sekadar sedekah musiman.”
Mengapa ini penting sekarang?.
Karena 2026 bukan tahun biasa. Kelas menengah Indonesia mengalami penyusutan. PHK meluas dari sektor formal. UMKM—yang menyerap 97 persen tenaga kerja—kini menjadi perahu terakhir yang tak boleh karam. Zakat, infaq, sedekah yang dikelola BAZNAS tak lagi semata-mata amal. Ia adalah “bantalan sosial darurat” ketika terjadi pelambatan di gerak ekonomi negara.
Namun seperempat abad bukan berarti tanpa ganjalan.
Potensi zakat nasional mencapai Rp1.273 triliun. Namun dalam realitasnya, dari 260 juta umat Islam, baru 6 juta mereka yang terdaftar sebagai muzaki. Di lapangan, warga masih lebih percaya memberi zakat ke kotak masjid ketimbang ke lembaga resmi. Digitalisasi belum sepenuhnya mencapai sudut negeri. Belum lagi dengan hadirnya lembaga zakat swasta yang tak jarang jadi kompetitor namun timpang. Seorang pengurus NU di Jawa Timur pernah berbisik: “BAZNAS itu resmi, tapi kadang jauh dari warga.”
Kritik itu bukan celaan, melainkan peta jalan sekaligus pemandu bagi arah baru. Karena untuk 25 tahun ke depan, cara yang perlu ditempuh tak bisa lagi sama dengan cara lama.
Sekretaris PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti, mengingatkan: “Zakat harus dikelola dengan transparansi radikal. Jika umat ragu, potensi sebesar apa pun tak akan tergarap. Milad ke-25 adalah saatnya BAZNAS membuka diri—bukan hanya menerima laporan, tapi menerima masukan”.
Tapi dari lorong bencana hingga pasar tradisional, satu simpul tak terbantahkan: “BAZNAS telah menjadi perpanjangan tangan umat dalam menjangkau mereka yang tak tersentuh bantuan”.
Filosofi zakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memang telah dimaknai baru: sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Namun bagi Erni di Pidie Jaya, bagi Saniah di Temanggung, bagi ribuan mustahik yang namanya tak tercatat dalam pidato kenegaraan—zakat tak perlu definisi rumit. Ia adalah ” bahwa mereka ternyata tak sendiri.
Di usianya yang ke-25, BAZNAS mengajak bangsa ini menjadikan “Zakat Menguatkan Indonesia” sebagai gerakan kolektif. Bukan dengan gemerlap milad, tapi dengan keberanian mengakui yang belum selesai, dan merawat yang sudah mulai tumbuh.
Sebab ketika zakat dikelola amanah, yang tumbuh bukan hanya ekonomi umat. Tapi juga ‘kepercayaan bahwa negeri ini tak akan membiarkan warganya terbenam lumpur sendirian’.
