TERMINALNEWS.ID, JAKARTA – Kunjungan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Jayapura 17 September lalu tidak boleh berhenti sebagai seremoni. Itu penegasan keras dari Himpunan Pengusaha Muda Anak Asli Papua (HIPMAS Papua).
Sebagai tindak lanjut konkret, DPP HIPMAS Papua akan menggelar Seminar Nasional dan Pelantikan DPD HIPMAS Papua DKI Jakarta pada akhir November 2026 di Jakarta. Menko AHY diundang langsung sebagai pembicara utama.
“Jangan sampai pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara di Tanah Papua hanya menjadi agenda pemerintah, sementara pengusaha muda anak asli Papua berdiri di luar pagar, jadi penonton di tanahnya sendiri,” tegas Direktur Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP HIPMAS Papua, Dominggus Yable, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Didampingi pengurus DPP Bernandus Aima dan Markus Neftali Sineri, Dominggus menegaskan seminar ini mengusung tema: “Konektivitas Antarwilayah dan Pembangunan Infrastruktur di Tanah Papua.”
DARI OBJEK MENJADI SUBJEK
Bagi HIPMAS Papua, ada pergeseran paradigma yang harus diperjuangkan. Pengusaha asli Papua tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek.
“Anak asli Papua harus menjadi subjek utama. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan usaha berkelanjutan. Beri kami kesempatan, akses, kepercayaan, dan ruang untuk tumbuh,” tandas Dominggus.
Menurutnya, konektivitas bukan sekadar soal aspal dan beton. Infrastruktur yang baik harus membuka akses perdagangan, distribusi barang, dan peluang usaha lokal. Tapi itu mustahil tanpa pembangunan kapasitas.
“Jangan hanya membangun jalan dan jembatan, tapi bangun juga kemampuan pengusaha Papua. Jangan hanya menghubungkan wilayah, tapi hubungkan pengusaha lokal dengan akses permodalan, pasar, teknologi, dan proyek yang transparan,” ujarnya.
OTSUS DAN DOB HARUS SEJAHTERAKAN RAKYAT, BUKAN TAMBAH KANTOR
HIPMAS Papua melihat Otonomi Khusus (Otsus) dan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak boleh dimaknai sempit.
“Otsus dan DOB jangan hanya dilihat dari bertambahnya provinsi dan kantor pemerintahan. Yang paling penting, bagaimana kebijakan itu melahirkan kesejahteraan, lapangan kerja, dan pengusaha asli Papua yang mandiri dan bisa bersaing secara nasional. Di situlah HIPMAS Papua ingin mengambil peran sebagai mitra strategis pemerintah,” jelas Dominggus.
JAKARTA JADI PUSAT KONSOLIDASI NASIONAL
Pemilihan DKI Jakarta sebagai lokasi pelantikan DPD bukan tanpa alasan. Jakarta adalah pusat pemerintahan, bisnis, dan investasi.
“Banyak anak asli Papua kuliah, berkarier, dan berbisnis di Jakarta. Mereka jangan berjalan sendiri-sendiri. Mari satukan kekuatan dalam HIPMAS Papua. Kita ingin pengusaha muda Papua sukses di Jakarta, sukses di Papua, dan mampu bersaing di seluruh Indonesia,” ajaknya.
Ia menegaskan HIPMAS bukan sekadar wadah kumpul, tapi rumah bersama untuk membangun solidaritas, kapasitas, dan jaringan bisnis.
“Melalui agenda ini, kami ingin dari Jakarta lahir gagasan dan kemitraan nyata yang manfaatnya sampai ke pedalaman Papua. Masa depan ekonomi Papua tidak boleh kita serahkan kepada orang lain,” tutup Dominggus.
Penulis: Viky
Editor: Tommy R.Arief
