JAKARTA,TERMINALNEWS.ID – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Peringatan ini muncul setelah kasus gugatan terhadap Apple di Amerika Serikat terkait penggunaan dataset ilegal Books3 untuk melatih model AI.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Agung Damarsasongko, menyatakan bahwa kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bagi industri teknologi di tanah air. Menurutnya, AI tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak cipta.
“Setiap karya, baik berupa buku, musik, maupun konten digital lain, tetap wajib memperhatikan lisensi yang sah. AI harus dibangun di atas kepatuhan hukum, bukan celah hukum,” tegas Agung, Rabu (10/9).
DJKI saat ini tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta untuk mengakomodasi isu penggunaan karya berhak cipta dalam pengembangan AI. Regulasi baru tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pencipta sekaligus memastikan ruang inovasi yang sehat bagi industri teknologi.
Agung juga mengingatkan pengembang AI lokal untuk melakukan uji tuntas terhadap sumber data yang dipakai. “Gunakanlah konten yang berasal dari lisensi resmi, domain publik, atau sumber yang legal,” ujarnya.
Selain menyiapkan aturan, DJKI mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, industri, hingga komunitas kreatif guna meningkatkan literasi kekayaan intelektual. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan ekosistem inovasi yang beretika, menghormati hak cipta, dan tetap mendorong kreativitas nasional|Foto : Istimewa
