PALANGKARAYA, TERMINALNEWS.ID – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memberikan sambutan sekaligus membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Kalimantan Tengah, di Aula Jayang Tinggang, Palangkaraya, Minggu (14/12/2025).
Kegiatan ini merupakan rangkaian acara pelantikan kepengurusan Dekopinwil Provinsi Kalimantan Tengah dan PUSKUD Tahun 2025. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia Pusat Priskhianto, Ketua Umum INKUD Portasius Nggedi, serta para ketua dan pengurus DEKOPINWIL dan PUSKUD Provinsi Kalimantan Tengah, serta para tokoh masyarakat.
Menkop menyampaikan apresiasi atas konsistensi DEKOPINWIL Kalimantan Tengah dalam menjalankan perannya sebagai wadah pemersatu gerakan koperasi di daerah. Ia juga menegaskan bahwa Muswil bukan sekadar agenda organisasi, melainkan forum strategis untuk menentukan arah gerak koperasi Kalimantan Tengah ke depan, sekaligus memperkuat nilai demokrasi ekonomi, musyawarah mufakat, dan semangat gotong royong.
“Kita bersyukur dapat hadir bersama dalam rangkaian Musyawarah Wilayah dan pelantikan kepengurusan dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan. Muswil ini menjadi ruang penting untuk menguatkan konsolidasi gerakan koperasi,” ujar Menkop Ferry dalam sambutannya.
Menkop Ferry menilai Dekopinwil dan Puskud di Kalteng dapat menjadi entitas atau lembaga yang dapat membantu pemerintah untuk pengawasan program strategis nasional, khususnya pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Oleh karena itu Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak kepada Dekopin dan Puskud di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk bersama-sama pemerintah dapat memastikan program Kopdes/Kel Merah Putih menjadi instrumen utama pembangunan ekonomi rakyat di daerah.
“Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi simbol kemandirian ekonomi. Dekopin dan Puskud punya peran vital dalam memastikan program ini berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Menkop Ferry menekankan pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh gerakan koperasi sendiri karena dinilai sinkron dan relavan dalam upaya membangun perekonomian rakyat berbasis koperasi.
Dekopin dan Puskud Kalteng juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengakses permodalan, memperkuat rantai pasok, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, koperasi di Kalteng berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Terlebih saat ini Provinsi Kalteng memiliki beragam potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan melalui koperasi khususnya Kopdes/Kel Merah Putih seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan rotan. Komoditas ini masih menjadi tulang punggung, sementara sektor pertanian pangan, perikanan, dan kehutanan menyimpan peluang besar untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu, potensi pariwisata berbasis alam dan budaya Dayak juga dapat digarap melalui koperasi desa sebagai pengelola destinasi wisata lokal. Hal ini menjadi peluang bagi Kopdes dan Dekopinwil serta Puskud di Kalteng untuk menjalin kemitraan dan sinergi agar potensi tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan anggota koperasi.
“Koperasi harus hadir sebagai instrumen utama untuk memastikan potensi tersebut dikelola secara adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota dan masyarakat luas,” katanya.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) sendiri terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi nasional. Program reformasi total koperasi yang digulirkan pemerintah menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.
“Kita ingin koperasi tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Dukungan Dekopin dan Puskud adalah bukti nyata bahwa gerakan koperasi masih relevan dan strategis,” kata Menkop.
Melalui penguatan kelembagaan, koperasi diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program nasional, termasuk pengembangan ekonomi hijau dan inklusif.
Dekopin dan Puskud Kalteng menegaskan komitmen mereka untuk terus mendampingi koperasi desa, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi, akses pasar, dan penguatan kelembagaan.
“Dengan pengawasan yang kuat dan kelembagaan yang kokoh, kita bisa memastikan koperasi tetap menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Menkop.
