JAKARTA, TERMINALMEWS.CO – Organisasi masyarakat melaporkan empat ketua umum partai politik pendukung Prabowo Subianto yang mendeklarasikan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pelapor itu terdiri dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI).
Empat ketua umum yang dilaporkan yakni, Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Zulkifli Hasan (PAN), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Prabowo Subianto (Gerindra).
Respon Parpol Pendukung
Terkait laporan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai hal itu sangat tidak edukatif dan tidak rasional.
Pihaknya menilai tidak ada pelanggaran dalam deklarasi itu, sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor. “Acara itu legal formal. Ada izin dari staf museum. Tidak ilegal,” ujar Viva, Jum’at (18/8/2023).
Dipilihnya museum sebagai tempat deklarasi dilakukan, kata Viva, hanya untuk mengingatkan spirit kemerdekaan, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.
Dirinya menyarankan kepada tim sukses kandidat calon presiden lain untuk beradu ide, gagasan dan pemikiran soal bangsa.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai, laporan itu bersifat prematur. Pasalnya, hingga saat ini Prabowo belum terdaftar sebagai calon presiden.
“Saya yakin Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut,” kata dia.
PKB Singgung Jokowi Hadiri Deklarasi Ganjar
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta para pelapor tak bawa perasaan (baper) soal deklarasi Prabowo tersebut.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid berpendapat, karena hal ini dilakukan sebelum masa kampanye. “Ya enggak usah baper lah. Ini kan belum masuk masa kampanye,” kata Jazilul.
Meski demikian, dirinya menyinggung hadirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. “Presiden juga hadiri waktu deklarasi Pak Ganjar. Enggak ada masalah,” ujar dia.
Adapun Bawaslu menerima laporan masyarakat terhadap empat ketua umum parpol dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) pada Rabu (16/8/2023) lalu.
