JAKARTA,TERMINALNEWS.ID — Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI menegaskan kembali komitmennya sebagai garda terdepan penegakan hukum militer dan penjaga konstitusi melalui Rapat Koordinasi Hukum (Rakorkum) TNI Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Babinkum TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Mengusung tema “Babinkum TNI Prima dalam Menjaga Konstitusi Negara Hukum”, Rakorkum menjadi forum strategis yang mempertemukan perwira hukum dari tiga matra TNI untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas hukum militer, serta merespons dinamika legislasi dan konstitusi yang terus berkembang.
Babinkum TNI Perkuat SDM Hukum yang Responsif dan Berintegritas
Dalam sambutannya, Kepala Babinkum TNI, Laksda TNI Farid Ma’ruf, S.H., M.H., menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum TNI merupakan kunci utama dalam menghadapi tantangan hukum ke depan.
“Rakorkum tahun ini tidak hanya menjadi ajang koordinasi, tetapi juga transfer wawasan tentang proses legislasi nasional dan pemahaman konstitusi yang harus dimiliki oleh perwira hukum TNI. Harapannya, perwira kita semakin siap mengawal hukum yang adil, tegas, dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan,” ungkapnya.
Kolaborasi Ilmiah: Perspektif Legislasi dan Konstitusi
Rakorkum 2025 yang diikuti lebih dari 100 peserta secara langsung maupun daring menghadirkan dua narasumber nasional:
Dr. Dhahana Putra, Bc., S.H., M.Si. (Kemenkumham RI) memaparkan alur pembentukan Rancangan Undang-Undang, mulai dari perencanaan di Prolegnas hingga pengesahan. Ia menyoroti pentingnya pelibatan institusi strategis seperti TNI dalam menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pertahanan dan keamanan negara.
Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, membawakan materi “Kewenangan Pengujian UU oleh MK dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Indonesia”. Ia menekankan pentingnya budaya konstitusional dalam lingkungan militer agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan menjaga integritas sistem demokrasi.
“Kesadaran konstitusional harus menjadi fondasi di setiap lini, termasuk di tubuh TNI. Supremasi konstitusi adalah pagar kuat bagi stabilitas dan legitimasi lembaga negara, termasuk sektor pertahanan,” tegas Prof. Hamdan.
Rakorkum: Momentum Strategis Bangun Militer Berbasis Hukum
Antusiasme peserta terlihat dalam diskusi yang interaktif dan reflektif sepanjang sesi. Rakorkum ini menjadi bukti bahwa Babinkum TNI tidak hanya fokus pada penegakan disiplin internal, tetapi juga terus memperkuat ketangguhan hukum militer dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
Melalui Rakorkum 2025, Babinkum TNI menegaskan perannya sebagai motor pembinaan hukum yang profesional, adaptif, dan teguh dalam menjaga nilai-nilai konstitusi demi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.| Foto : Istimewa.
