Oleh : Cocomeo Cacamarica
Carut marut dunia kewartawanan, sedang terbelenggu oleh ulahnya sendiri, akibat kerakusan oknum-oknum, yang duduk di “kursi panas” Persatuan Wartawan Indonesia – PWI Pusat. Mereka sedang menari-menari genit, setelah “mempermainkan” dana hibah, yang diberikan BUMN, setelah bertemu Presiden RI ke-7, Jokowi.
mBah Coco, mencoba memberi referensi dari sudut yang berbeda. Bahwa, kekusutan dunia lembaga wartawan, sebetulnya sudah terbiasa berlangsung, sejak lembaga ini didirikan di Surakarta, 9 Februari 1946, setahun setelah RI merdeka.
Di jaman millennium ke-3, mBah Coco menilai organisasi PWI, sepertinya asyik-asyik saja.
Mereka dalam berorganisasi, tidak pernah ribut-ribut dalam menjalankan kongres. Beda pilihan, mudah diselesaikan lewat voting. Kesannya, setiap Kongres PWI, selalu berjalan mulus. Bahkan, Ketua Umum yang terpilih, nggak ada grusa-grusu, dan selama kongres nggak ada kekacauan.
Versi mbah Coco, jika awal 2024 ini, ada ribut-ribut di tubuh PWI, yang awalnya berpangkal, adanya penyimpangan dana hibah Forum Humas BUMN, yang katanya untuk penyelenggaraan UKW. Tidak sebanding, dengan dua kubu di jaman kemerdekaan. Pasalnya, beda misi dan visi, dalam membangun organisasi.
Persoalan “penyimpangan” duit hibah BUMN, yang berlarut-larut, akibat pengurus harian yang dipimpin, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, masih terus menerus mencoba melawan keputusan Dewan Kehormatan PWI, Sasongko tedjo, yang meminta agar Ketua PWI Pusat memberhentikan pengurus yang terlibat, dalam penyimpangan dana BUMN.
Pertanyaan mbah Coco. Apakah terjadinya konflik besar di tubuh PWI Pusat, akibat tidak dewasa, tidak beretika, dan tidak bermoral dalam mengelola anggota dan organisasinya?
Jawabnya bisa iya, bisa pula tidak!
“PWI dari dulu konfliknya luar biasa! Di dalam kita saling serang. Saya sudah mengikuti PWI, sejak 60 tahun lalu! Jadi saya tahu!,” kata Norman Chaniago, wartawan olah raga senior kepada mBah Coco, beberapa waktu lalu.
Menurut lelaki berusia 84 tahun, dari masa ke masa, ada dekade tertentu PWI Pusat, hanya dikuasai orang-orang dari media cetak hanya itu-itu saja. Di jamannya, banyak para jurnalis media cetak, tidak punya ambisi duduk di kepengurusan PWI Pusat. Namun, ada kelompok wartawan, yang selalu berambisi duduk di PWI.
“Di jaman now, minimal sejak jaman Margiono, saya mudai melihat komposisi anggota dan pengurus PWI Pusat, sebetulnya merasa lebih baik berwibawa sebagai pengurus mau pun anggotanya,” tutur Norman Chaniago, salah satu pendiri SIWO PWI, bersama 12 wartawan tahun 1966.
PWI Pusat, sejatinya versi mBah Coco, pernah mengalami konflik terberat di masa Orde Lama. PWI Pusat, bahkan terbelah menjadi dua kubu. Yaitu, kubu Rosihan Anwar versus kubu BM Diah. Bibit-bobot konflik, berawal dari perselisihan internal di Harian Merdeka, tempat Rosihan dan BM Diah, bekerja sekaligus sebagai pemilik koran.
Jika tercatat dalam literasi mBah Coco, tahun 1946, Burhanudin Mohammad Diah dan Rosihan Anwar berebut posisi, untuk menguasai posisi jabatan sebagai Pemeimpin Redaksi Harian Merdeka. Beda banget dengan mBah Coco, yang ditunjuk sebagai Pemimpim Redaksi Facebook Indonesia selamanya. Heheheheh…!
Dari cerita dua kubu yang berseteru, menurut mBah Coco, lebih kepada masalah perbedaan sikap politik dan cara mengelola media. Sehingga, keduanya berusaha saling menyingkirkan untuk memimpin Harian Merdeka.
Salah satu ilustrasi konflik menurut mBah Coco: Ketika, BM Diah yang selalu kritis terhadap Kabinet Sjahrir. Dan artikel BM Diah, pernah dimuat menyerang sikap posisi politik Kabinet Sjahrir, di Harian Merdeka.
Sedangkan, Rosihan Anwar sebagai wartawan idealis dan kontroversial, bisa-bisanya menulis berbalik. Keesokan harinya, ada berita atau ulasan mendukung Kabinet Sjahrir. Pasalnya, konsep politik dan misi visinya dalam berpolitik, antara Sjahrir dan Rosihan Anwar, sepemahaman.
Dampaknya, dari hasil konflik dua kubu tokoh pers Indonesia, berujung pemecatan Rosihan dan beberapa pendiri Harian Merdeka lainnya, oleh BM Diah.
Konflik kedua wartawan jenius ini, akhirnya merembet ke PWI. Dalam Kongres PWI, ke XIV, di Palembang, 14 – 19 Oktober 1970, organisasi wartawan yang berdiri 1946 itu, terbelah menjadi dua kubu.
Yaitu kubu yang mendukung BM Diah versus kubu yang mendukung Rosihan Anwar. Perpecahan yang ruwet bundet ini, bisa diselesaikan, dalam Kongres PWI “Integrasi” ke XV di Tretes, Malang, Jawa Timur, 30 November – 1 Desember 1973.
Menurut wartawan senior, Zainal Bintang, dalam tulisannya yang berjudul “Saya Bersama Harmoko” di Pinisi.co.id, 7 Juli 2021.
Zainal Bintang, sebagai anggota PWI, saat itu sebagai pendukung BM Diah, menghadiri kongres bersama Rahman Arge (almarhum), pendukung Rosihan Anwar. Saat itu, Zainal Bintang, berusia 27 tahun, dan Rahman Arge, 38 tahun.
Kongres PWI di Tretes disebut PWI “Integrasi” karena kongres itu bertujuan menyatukan kepengurusan PWI, BM Diah dan Rosihan Anwar.
Dari cerita di atas, Harmoko akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PWI, diembel-embeli istilah “Dewan Pelaksana”, didampingi Brigjen TNI AD (Purn) Sunardi DM, sebagai Sekertaris Umum. Sunardi, terkenal sebagai penulis serial cerita wayang dan Pemimpin Redaksi Harian Berita Yudha, milik Angkatan Darat.
Dari perhelatan di Tretes, menurut cerita, memang sengaja diadakan. Tujuannya, untuk mengakhiri dualisme di tubuh PWI. Sekaligus, sebagai jalan tengah “memotong” kelanjutan perseteruan dua kubu dedengkot PWI, BM Diah dan Rosihan Anwar.
Ketika terpilih di Tretes, Harmoko berusia 34 tahun. Dia adalah Ketua PWI Jaya pendukung PWI Rosihan. Delegasi Sulawesi Selatan, adalah salah satu yang termasuk paling nyaring menyuarakan nama Harmoko sebagai calon Ketua Umum untuk mendorong regenerasi di tubuh PWI.
Dari literasi mBah Coco, saat itu, BM Diah berusia 56 tahun, dan Rosihan Anwar, 51 tahun, akhirnya kongres PWI Tretes, menjadi momentum menyatukan kedua tokoh pers legendaris, dalam wadah jabatan baru, yang disebut “Dewan Pembina”.
Ya menurut mBah Coco, seperti posisi “penampungan” para wartawan senior, yang punya jabatan sebagai Pemimpin Redaksi. Misalkan, tokoh-tokoh seperti Jacob Oetama (Kompas), dan H.G. Rorimpandey, Pemred Sinar Harapan, diberi posisi sebagai tokoh pers, sekaligus penasehat.
Kesimpulan mBah Coco. Jika, diawal-awal pembentukan lembaga PWI, yang merancang dan punya peran sebagai tokoh-tokoh pilar demokrasi ke-4, memang memiliki kapabilitas mumpuni, sekaligus punya jabatan trengginas dan berbobot.
Beda sekali, dengan pengurus PWI Pusat di jaman “now”. Mereka, tidak ditempa dalam “passion” berpolitik. Mereka juga tidak katham dalam dunia keredaksionalan. Dan, karya-karya jurnalistik pengurus PWI Pusat, sangat rendah. Kalau, tidak mau dikatakan dangkal.
Yang membedakan pengurus PWI jaman dulu dan sekarang. Dulu, para pengurus PWI adalah tokoh wartawan, dan penulis handal, sekaligus pemilik media cetak. Kalau pengurus PWI jaman “now”, rata-rata adalah karyawan (gajian), dan tak mampu punya media cetak sendiri. Makanya, pola pikirnya – pragmatis. Hanya cari jabatan, cari duwit, tapi kemampuan untuk memimpin organisasinya – kosong blosss, alias bodong.
Sehingga, misi visinya terlihat sangat “kacangan”, dalam mengelola organisasi. Dampaknya, sangat merusak integritas sebagai seorang jurnalis, sekaligus merusak moral dan etika jurnalistik. Yaitu, nyolong, ngutil atau panciluk (istilah Bahasa Minang).
<span;>Bijimane?
