JAKARTA,TERMINALNEWS.ID – Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya memperkuat kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang saat ini tengah dikejar adalah proses untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meraih aksesi OECD, yang sudah dimulai dengan penyerahan Peta Jalan Aksesi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD di bulan Mei 2024.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertemuan antara Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Bogor pada Selasa (28/05) merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang berlangsung pada Agustus 2023. “Pertemuan ini bertujuan untuk mengupdate proses aksesi serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia,” ujar Airlangga.
Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD), Airlangga menegaskan bahwa kunjungan Cormann ke Bogor menunjukkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dalam tiga tahun ke depan. Untuk mendukung ini, pemerintah telah membentuk Project Management Office (PMO) yang akan membantu Tim Nasional dan memastikan aksesi OECD terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia belajar dari pengalaman negara-negara yang baru bergabung dengan OECD dan mampu meningkatkan kinerja ekonominya. Contohnya, Kosta Rika berhasil menurunkan defisit anggarannya menjadi 5% dari PDB pada tahun 2021, Kolombia sukses mengurangi suap asing setelah mengadopsi Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang menyelesaikan masa aksesi dalam tiga tahun.
Dalam proses aksesi ini, Indonesia mendapat dukungan teknis dan non-teknis dari negara anggota OECD yang lebih dulu bergabung, termasuk capacity building, pendanaan, dan komunikasi dari Australia, Belanda, serta dukungan teknis dari Japan International Cooperation Agency (JICA).
Setelah mengadopsi peta jalan OECD, langkah selanjutnya bagi Indonesia adalah melakukan self-assessment dan menyusun memorandum awal dalam 250 hari ke depan. “OECD juga akan membantu Indonesia dalam mengembangkan ekosistem semikonduktor dan mempelajari cara ASEAN mengimplementasikan roadmap digital, Digital Economy Framework Agreement (DEFA),” tambah Airlangga.
Sebelum akhir tahun 2024, Sekjen OECD dijadwalkan kembali berkunjung ke Indonesia untuk meluncurkan Survei Ekonomi Indonesia. Survei ini merupakan bagian dari dukungan OECD untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, dengan tujuan menjadikan Indonesia sejajar dengan negara anggota OECD lainnya dalam hal pengembangan regulasi, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah Indonesia optimistis dapat mempercepat proses aksesi dan meraih manfaat dari keanggotaan OECD demi kemajuan ekonomi dan pembangunan nasional.
