JAKARTA – Perkembangan ancaman global yang semakin kompleks membuat peran militer tidak lagi terbatas pada fungsi pertahanan konvensional. Selain menjaga kedaulatan negara, militer kini dinilai memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan nasional, mulai dari penanganan bencana hingga penguatan ketahanan negara menghadapi berbagai krisis.
Pandangan tersebut disampaikan Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi dalam tulisan berjudul “Pertahanan, Pembangunan, dan Koridor Demokrasi”. Ia menilai perubahan karakter ancaman dunia menuntut negara untuk melihat peran militer secara lebih luas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut Budhi, tantangan yang dihadapi negara saat ini tidak hanya berupa ancaman militer tradisional, tetapi juga terorisme, serangan siber, pandemi, krisis pangan dan energi, bencana alam, hingga disrupsi teknologi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Dalam konteks tersebut, Budhi menyoroti pemikiran ilmuwan politik Alfred Stepan mengenai hubungan antara pertahanan dan pembangunan (defense and development). Konsep tersebut menilai bahwa di banyak negara berkembang, militer sering menjadi salah satu institusi yang memiliki kemampuan organisasi, disiplin, serta mobilitas tinggi untuk membantu negara menghadapi berbagai persoalan strategis.
“Militer di negara berkembang memikul tanggung jawab pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun kontribusi tersebut harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” tulis Budhi.
Budhi menjelaskan, Alfred Stepan membedakan dua pendekatan profesionalisme militer, yakni old professionalism dan new professionalism.
Dalam konsep old professionalism, militer diposisikan sebagai alat negara yang berfokus pada ancaman eksternal dan peperangan konvensional. Sementara new professionalism melihat bahwa ancaman terhadap negara telah berkembang jauh lebih luas, termasuk ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi keamanan dan keberlangsungan pembangunan nasional.
Perubahan cara pandang tersebut, kata Budhi, telah diterapkan oleh banyak negara, baik berkembang maupun maju.
Ia mencontohkan Tiongkok yang memanfaatkan sektor militernya untuk mendukung pengembangan teknologi strategis, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur. Di Amerika Serikat, sejumlah inovasi penting seperti internet, GPS, hingga teknologi antariksa lahir dari investasi yang berakar pada sektor pertahanan.
Sementara itu, Rusia menjadikan industri pertahanan sebagai salah satu pendorong utama pengembangan sains, teknologi, dan manufaktur nasional.
“Di banyak negara maju lainnya, militer juga terlibat dalam penanggulangan bencana, perlindungan infrastruktur kritis, riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas nasional dalam menghadapi berbagai krisis,” ujarnya.
Budhi menilai keterlibatan militer dalam pembangunan tidak selalu berkaitan dengan aspek keamanan semata. Sejumlah negara juga memanfaatkan kapasitas militernya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di Amerika Serikat, misalnya, militer secara rutin terlibat dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi komunitas terpencil. Di Tiongkok, Tentara Pembebasan Rakyat pernah memainkan peran penting dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan wilayah pedalaman.
Peran serupa juga terlihat di India dan Brasil, di mana militer turut membantu pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Menurut Budhi, pengalaman berbagai negara tersebut memperlihatkan bahwa keamanan dan pembangunan merupakan dua elemen yang saling berkaitan.
“Negara yang aman memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sementara pembangunan yang berhasil akan memperkuat stabilitas dan ketahanan negara,” katanya.
Dalam konteks Indonesia, Budhi menilai TNI memiliki pengalaman panjang dalam mendukung pembangunan nasional. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan dalam berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kontribusi tersebut antara lain terlihat dalam pembangunan infrastruktur, pengamanan wilayah perbatasan, penanganan bencana, penguatan ketahanan pangan, hingga membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang juga berada di kawasan rawan bencana, Indonesia membutuhkan kolaborasi seluruh instrumen nasional untuk menghadapi berbagai tantangan.
Budhi menilai TNI memiliki keunggulan dalam hal mobilisasi personel, jangkauan operasi yang luas, serta kemampuan organisasi yang memungkinkan respons cepat ketika negara menghadapi situasi darurat.
“Pengalaman menghadapi bencana alam, pandemi Covid-19, maupun berbagai keadaan darurat menunjukkan bahwa peran tersebut merupakan bagian penting dari penguatan ketahanan nasional,” jelasnya.
Meski mendukung keterlibatan militer dalam pembangunan, Budhi menegaskan bahwa seluruh aktivitas tersebut harus tetap berjalan dalam kerangka demokrasi dan supremasi sipil.
Ia menekankan bahwa profesionalisme militer di negara demokratis tidak diukur dari seberapa besar ruang politik yang dimiliki, melainkan dari kemampuannya menjalankan tugas secara efektif di bawah otoritas sipil yang sah serta patuh terhadap konstitusi.
Karena itu, peran TNI dalam pembangunan tidak boleh dimaknai sebagai pengambilalihan fungsi lembaga sipil maupun kembalinya praktik politik militer.
“TNI membantu memperkuat kapasitas negara, bukan menggantikan peran lembaga sipil,” tegasnya.
Menurut Budhi, tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia saat ini membuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan TNI menjadi semakin penting.
Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, stabilitas keamanan, ketahanan nasional, dan percepatan pembangunan harus berjalan beriringan. Oleh sebab itu, konsep new professionalism yang dikemukakan Alfred Stepan dinilai masih relevan sebagai pijakan hubungan sipil-militer di era modern.
“Militer yang profesional, tunduk pada supremasi sipil, dan berkontribusi bagi pembangunan akan menjadi salah satu pilar penting bagi terwujudnya negara yang aman, maju, dan sejahtera,” tulis Budhi.
Ia menambahkan, esensi new professionalism pada abad ke-21 adalah hadirnya tentara yang tidak hanya tangguh dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mampu mendukung pembangunan nasional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi.
