TERMINALNEWS.ID, SURABAYA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengajak Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (DEKOPINWIL) Jawa Timur untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal keberhasilan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Peran gerakan koperasi dinilai sangat penting untuk memastikan KDKMP yang telah terbentuk mampu tumbuh sehat, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wamenkop saat menghadiri Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DEKOPINWIL Jawa Timur di Surabaya, Selasa malam (9/6/2026). Turut hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari, Ketua Harian DEKOPIN Priskhianto, Ketua DEKOPINWIL Jawa Timur Slamet Sutanto, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada DEKOPINWIL Jawa Timur atas terselenggaranya Rakerwil. Ini merupakan forum strategis untuk melakukan konsolidasi gerakan koperasi, memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi ke depan,” ujar Wamenkop Farida.
Menurutnya, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, nilai-nilai koperasi justru semakin relevan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat, memperluas kesempatan berusaha, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
“Pemerintah terus mendorong penguatan koperasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, profesional, sehat, dan mampu bersaing di tengah perubahan zaman,” ujarnya.
Wamenkop menjelaskan bahwa salah satu agenda strategis nasional saat ini adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut merupakan upaya besar pemerintah untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa dan kelurahan, memperkuat rantai pasok nasional, memperluas akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menghadirkan layanan ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Di Jawa Timur sendiri, telah terbentuk sebanyak 8.494 KDKMP yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan. Bahkan pada peringatan Hari Koperasi Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasionalisasi 1.061 KDKMP secara nasional, dengan 530 unit di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.
“Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di garis depan implementasi program strategis nasional tersebut,” ujarnya.
Karena itu, Wamenkop menilai peran DEKOPIN dan DEKOPINWIL menjadi semakin penting. Pemerintah dapat menyiapkan kebijakan, regulasi, dan ekosistem pendukung, namun gerakan koperasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai, prinsip, dan jati diri koperasi.
“Saya menyambut baik komitmen DEKOPIN dan DEKOPINWIL Jawa Timur untuk terus mengawal, mendampingi, dan memperkuat KDKMP,” tegasnya.
Wamenkop berharap DEKOPINWIL Jawa Timur dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pendidikan perkoperasian, meningkatkan kapasitas pengurus dan pengawas, serta memastikan setiap KDKMP berkembang sebagai koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Lebih lanjut, Wamenkop menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan koperasi nasional. Berdasarkan data Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi, provinsi ini memiliki 29.233 koperasi aktif dengan jumlah anggota mencapai 7.021.652 orang dan volume usaha sebesar Rp44,34 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pusat kekuatan gerakan koperasi Indonesia yang berpotensi menjadi lokomotif pengembangan koperasi nasional, termasuk dalam mengawal keberhasilan program KDKMP.
“Saya berharap Jawa Timur dapat menjadi salah satu lokomotif keberhasilan pengembangan KDKMP di Indonesia. Mari memperkuat kolaborasi dan membangun sinergi yang lebih erat antara gerakan koperasi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” urainya.
