JAKARTA,TERMINALNEWS.ID— Pemerintah menilai penanganan hoaks kesehatan perlu dimulai dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital, guna memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan serius di ruang digital karena dampaknya yang luas bagi masyarakat.
“Selain hoaks politik, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujar Nezar dalam audiensi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan jika hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten. Volume konten yang sangat besar membuat metode konvensional tidak lagi cukup efektif.
“Untuk mendeteksi hoaks kesehatan dengan jumlah konten yang mungkin puluhan hingga ratusan ribu, ini agak sulit menggunakan metode biasa,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan pencegahan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian keterangan atau label pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi.
Nezar menuturkan, langkah ini dapat dilakukan melalui verifikasi akun yang dinilai kredibel, khususnya bagi pihak yang memproduksi konten kesehatan.
“Di hulunya itu dengan kita membuat kesepakatan bersama dengan platform untuk melakukan semacam verifikasi akun yang legitimate,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai kredibilitas sumber, termasuk memastikan apakah informasi disampaikan oleh tenaga kesehatan berlisensi.
Lebih lanjut, Nezar menyebut perlunya penguatan koordinasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital dan Kementerian Kesehatan, termasuk kemungkinan penyusunan nota kesepahaman (MoU) untuk memperjelas regulasi dan tindak lanjut di lapangan.
Pendekatan ini akan berjalan beriringan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya yang sudah ada. Namun, pemerintah menilai upaya pencegahan tetap menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran hoaks kesehatan.
Dengan kolaborasi lintas sektor serta dukungan platform digital, pemerintah berharap literasi masyarakat dalam memilah informasi dapat meningkat, sekaligus menciptakan ruang digital yang lebih aman.**
