JAKARTA,TERMINALNEWS.Co–|Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan dan menyelenggarakan High Level Meeting Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/5). Inisiatif ini menjadi wujud nyata komitmen lintas fraksi dan lintas komisi dalam mendukung agenda kesehatan nasional, khususnya upaya penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang terus menjadi ancaman serius di Indonesia.
Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap nyamuk sebagai vektor penyakit mematikan.
“Bukan hewan buas yang menjadi penyebab kematian terbanyak, melainkan nyamuk. Gigitan nyamuk, meski tampak sepele, bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahunnya,” ungkap Prof. Dante.
Beliau menambahkan, dengue masih menjadi ancaman global dengan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terinfeksi.
“Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah kasus tertinggi, bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Vietnam,” tambahnya.
Tahun 2024 tercatat sebagai puncak kasus DBD di Indonesia, dengan lebih dari 1.400 kematian. Pemerintah, lanjut Prof. Dante, menargetkan zero dengue death pada 2030.
“Ini butuh kolaborasi konkret antar-stakeholder, organisasi profesi, dan pengambil kebijakan untuk mewujudkannya,” tegasnya.
Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, mulai dari program satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik), fogging, inovasi nyamuk Wolbachia, hingga pengembangan vaksin dengue.
“Namun semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif DPR RI dan masyarakat,” jelas Prof. Dante.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi atas pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan.
“Ini adalah ruang strategis lintas komisi dan fraksi untuk menjembatani kepentingan publik dalam membangun sistem kesehatan nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPR RI melalui Komisi IX akan terus mengadvokasi isu-isu kesehatan secara lintas fraksi dan mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam penguatan layanan primer dan deteksi dini penyakit menular.
“Terutama dalam penguatan layanan primer dan deteksi dini penyakit menulari,” tambahnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, juga menekankan bahwa dengue bukanlah isu baru, namun masih menjadi persoalan yang berulang dengan tren peningkatan setiap tahunnya.
Hingga Mei 2025, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dan 250 kematian. Angka ini menunjukkan perlunya penguatan strategi penanggulangan di berbagai lini, termasuk edukasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar.
Ia menegaskan, DPR RI siap menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dan pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.
“Politik kesehatan diperlukan untuk mendorong pendanaan, edukasi, serta penguatan upaya vaksinasi dan sistem data yang terintegrasi,” ucap nya.
Edy juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas berbagai inovasi pasca pandemi. Namun, ia berharap isu dengue mendapat prioritas dalam perencanaan program dan penganggaran yang lebih konkret.
Menurutnya, strategi nasional pengendalian dengue harus diwujudkan dalam aksi nyata, mulai dari pengendalian vektor, deteksi dini, pengobatan, hingga pemanfaatan inovasi teknologi seperti Wolbachia dan insektisida ramah lingkungan. Gerakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan upaya tambahan lainnya) harus menjadi kebijakan kolektif yang terus digalakkan secara masif oleh semua pihak, termasuk DPR.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta kolaborasi masyarakat sipil, pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan dan Kobar Lawan Dengue diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya eliminasi dengue dan transformasi sistem kesehatan nasional menuju arah yang lebih responsif dan preventif.
