JIKA KEMARIN hanya Yusril dan SBY yang bicara, hari ini, Kamis (5/11/2026), panggung sudah penuh. Dari Demokrat, Gerindra, PDIP, NasDem, Golkar, sampai wartawan senior — semua berebut satu kalimat yang sama: Usut tuntas, jangan berhenti di 3 tersangka.
1. AHY — Ketua Umum Demokrat, Menko Infrastruktur: PALING TAJAM
AHY mengecam keras lewat Instagram/X @agusyudhoyono, Rabu (4/11):
“Saya mengecam keras dugaan penyadapan yang dilakukan di luar prosedur dan dasar hukum yang sah. Menurut keterangan Polri, sasaran dugaan penyadapan ini mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.”
“Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia.”
AHY ajukan 4 pertanyaan yang kini jadi tuntutan publik:
1. Siapa saja yang menjadi sasaran?
2. Siapa yang memerintahkan?
3. Apa motifnya?
4. Untuk kepentingan siapa hasil sadapan digunakan?
“Jika komunikasi Presiden saja disadap, rakyat tentu berhak bertanya: seberapa kuat perlindungan atas privasi mereka?”
Soal makar, AHY beda nada dengan Yusril. AHY dukung dalami makar:
“Terkait pernyataan Mensesneg bahwa perkara ini mengarah pada dugaan makar, kami mendukung aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan tersebut secara cermat dan objektif. Hukum harus ditegakkan. Seadil-adilnya. Setegas-tegasnya. Tanpa pandang bulu.”
2. SBY — Presiden ke-6, Ketua Majelis Tinggi Demokrat: SUARA MORAL
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.”
“Saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat.”
Ayah dan anak — SBY dan AHY — kompak: bapak bicara moral, anak bicara hukum.
3. GERINDRA — Sugiono & Andre Rosiade: PARTAI PRESIDEN MARAH
Sekjen Gerindra Sugiono, yang juga Menko PMK, di Istana, Rabu (4/11):
“Ini merupakan satu bentuk insubordinasi. Kemudian bisa jadi ditemukan motif-motif yang mengarah ke makar kepada Presiden.”
Gerindra akan konsolidasi internal + antar parpol, karena yang disadap bukan hanya Presiden, tapi juga Ketua Umum Gerindra. Sugiono juga pertanyakan kebobolan siber Istana: “Kalau disebut kebobolan, ya ini dari dalam sendiri.”
Jubir Gerindra Andre Rosiade, Kamis (5/11): “Usut tuntas. Jangan teralihkan isu pergantian Wapres. Kami menyayangkan kenapa alat negara bisa menyadap pemimpin negara.”
4. DEMOKRAT — Herman Khaeron & Herzaky: CURIGA PARTAI JUGA DISADAP
Sekjen Demokrat Herman Khaeron curiga Demokrat juga jadi korban sadap Listyo Cs. Ia apresiasi Polri, minta transparan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (5/11): “Kita dukung banget pertemuan para ketum parpol untuk membahas dan mengawal kasus ini. Ketum kami, Mas AHY sudah menyampaikan mendukung penuh dan berada bersama Bapak Presiden Prabowo untuk bongkar total sampai tuntas. Karena ini sudah mengarah ke makar.”
5. PDIP — Hasto Kristiyanto: KECAM, APRESIASI POLRI
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengecam penyadapan ilegal sebagai pelanggaran serius HAM dan demokrasi. PDIP apresiasi keberanian jajaran internal Polri mengungkap kasus ini.
6. NASDEM — Hermawi Taslim: DUKUNG KAPOLRI BARU
Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Rabu (4/11), menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden.
7. GOLKAR / WANTIMPRES — Bamsoet: 5 LANGKAH
Anggota Wantimpres, Waketum Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet), Rabu (4/11):
“Tidak boleh ada siapa pun, setinggi apa pun jabatannya, yang menggunakan kewenangan, teknologi, atau fasilitas negara untuk menyadap komunikasi Presiden tanpa dasar hukum yang sah.”
Bamsoet minta 5 langkah: audit total keamanan komunikasi Presiden, telusuri bagaimana sistem bisa ditembus, siapa punya akses, kenapa peringatan dini gagal, dan benahi aturan penyadapan nasional. Tetap junjung praduga tak bersalah.
8. SUARA WARTAWAN — YANG DISADAP JUGA MEDIA
Ini yang sering dilupakan: sasaran sadap termasuk media / wartawan.
a. PPWI Jabar — Agus Chepy Kurniadi:
“Jangan berhenti pada 3 tersangka, bongkar pengendali dan motifnya! Ini menyangkut integritas institusi negara dan perlindungan hak konstitusional.”
b. Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) — Hendry Ch Bangun, eks Ketum PWI:
Diskusi Rabu (4/11) di Jakarta: “Ada BIN, ada Badan Sandi Negara, ada Sekmil Presiden… Saya heran ini bisa terjadi. Ini sangat membahayakan dan harus ada evaluasi total agar tidak berulang.”
Wartawan senior Mohamad Nasir (Kompas) ingatkan: “Jangan sampai kasus penyadapan mendistorsi masalah rakyat: PHK, daya beli merosot, harga kebutuhan pokok.”
c. Wartawan Senior Setiyardi Budiono — KLAIM YANG BELUM TERVERIFIKASI:
Di kanal YouTube Obor Rakyat Reborn, Kamis (5/11), Setiyardi mengklaim ada ketum parpol yang rapat koordinasi dengan belasan jenderal di Widya Chandra, 3 jam sebelum penangkapan.
Ia tidak menyebut nama, dengan alasan tidak ganggu penyidikan. Catatan Redaksi: Klaim ini belum diverifikasi Polri, masih butuh bukti. Terminal News tidak menyimpulkan kebenarannya.
KESIMPULAN AI:
Peta suaranya kini jelas:
– Demokrat (SBY+AHY): Kecam + dukung dalami makar
– Gerindra (Sugiono): Insubordinasi mengarah makar + konsolidasi parpol
– PDIP + NasDem: Kecam + dukung Kapolri usut
– Golkar (Bamsoet): Audit sistem + benahi aturan
– Wartawan: Jangan berhenti di tersangka, bongkar sistem
Satu-satunya yang bilang “bukan makar” sejauh ini adalah Menko Yusril. Sisanya: minta makar didalami.
Artinya, kasus ini sudah naik kelas: dari perkara pidana Polri, menjadi krisis kepercayaan politik nasional.
Redaktur: Tommy R. Arief
Sumber diolah: Instagram/X AHY 4/11, X SBY 4/11, Istana 4/11, iNews Sore 4/11, Rilpolitik, Holopis, NTV News, Pers Bhayangkara, Jayantara News, Wiradesa FWK, Radaraktual
