OLEH: Toni Tobing
ADA SATU bagian kecil dari pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan MPR, DPR dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 yang justru mengundang pertanyaan besar. Bukan soal politik. Bukan soal oposisi dan pemerintah. Bukan pula soal siapa yang paling berhak mengklaim keberhasilan. Melainkan sebuah angka.
Presiden memperkenalkan seorang perempuan bernama Susanah, yang disebut bekerja sebagai pengupas bawang. Dalam pidato tersebut disebutkan bahwa ia memperoleh upah Rp700 ribu per kilogram.
Kalimat itu mungkin hanya beberapa detik dari keseluruhan pidato kenegaraan. Namun satu angka tersebut membuat logika ekonomi bertanya. Benarkah upah pengupas bawang mencapai Rp700 ribu untuk setiap kilogram bawang yang dikupas?
Pertanyaan ini penting karena angka bukan sekadar angka. Apalagi ketika angka tersebut disampaikan oleh seorang kepala negara dalam forum resmi kenegaraan. Bukan soal Presiden, tetapi soal angka Saya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa Presiden salah ucap.
Bisa saja terjadi kekeliruan penyebutan. Bisa pula yang dimaksud bukan Rp700 ribu per kilogram, melainkan angka lain. Bisa juga ada konteks pekerjaan atau skema pembayaran yang belum dijelaskan secara lengkap. Karena itu, menurut saya, sikap yang paling tepat bukan menuduh. Klarifikasi saja.
Sebab kalau benar Rp700 ribu per kilogram, kita menghadapi persoalan ekonomi yang sangat menarik. Tetapi kalau ternyata yang dimaksud Rp700 per kilogram, persoalannya juga sederhana: cukup dikoreksi.
Yang tidak ideal adalah membiarkan publik menebak-nebak. Mari kita berhitung sederhana Katakanlah angka yang disebut Presiden benar: Rp700.000 untuk setiap kilogram bawang yang dikupas.
Kalau seorang pekerja mampu mengupas 5 kilogram sehari, penghasilannya menjadi Rp3,5 juta sehari. Kalau 10 kilogram sehari, menjadi Rp7 juta. Jika bekerja 25 hari dalam sebulan dan mampu mengupas 10 kilogram per hari, penghasilannya menjadi:
10 kg × Rp700.000 × 25 hari = Rp175 juta per bulan. Angka itu tentu sangat besar untuk pekerjaan yang dalam pidato digambarkan sebagai pekerjaan buruh harian. Pertanyaan berikutnya menjadi lebih sederhana lagi:
Siapa yang sanggup membayar ongkos kupas Rp700 ribu untuk satu kilogram bawang? Sebab bawang yang dikupas itu sendiri memiliki harga jual yang jauh lebih rendah dibandingkan angka upah tersebut.
Di sinilah logika ekonominya mulai terganggu. Bagaimana mungkin ongkos tenaga kerja lebih mahal berkali-kali lipat dari barangnya? Dalam sebuah kegiatan produksi, biaya tenaga kerja memang bisa saja lebih tinggi daripada harga bahan mentah pada kondisi tertentu.
Tetapi jika biaya mengupas satu kilogram bawang mencapai Rp700 ribu, sementara harga bawang berada pada kisaran puluhan ribu rupiah per kilogram, maka struktur biaya tersebut membutuhkan penjelasan yang sangat khusus.
Kalau benar demikian, pengusaha yang membeli bawang harus menjual produk akhirnya dengan harga yang berkali-kali lipat. Dan kalau harga akhirnya tetap murah, pertanyaan berikutnya: Dari mana margin untuk membayar Rp700 ribu per kilogram itu? Inilah yang membuat persoalan tersebut bukan sekadar soal salah dengar.
Ia menjadi persoalan ekonomi. Justru karena yang menyampaikannya Presiden, angka itu menjadi penting
Seandainya angka Rp700 ribu tersebut disampaikan oleh seseorang dalam percakapan warung kopi, mungkin kita akan menganggapnya sebagai informasi yang perlu diperiksa. Tetapi ini berbeda.
Angka tersebut disampaikan dalam pidato Presiden Republik Indonesia di hadapan lembaga-lembaga negara. Presiden sedang menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah mengetahui kehidupan rakyat sampai ke tingkat paling bawah.
Pesannya sebenarnya sangat baik. Ada Susanah. Ada pekerja kecil. Ada keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Dan negara hadir melalui berbagai program sosial.
Namun pesan tersebut justru dapat kehilangan sebagian maknanya apabila data yang digunakan menimbulkan pertanyaan.
Kebijakan yang baik membutuhkan data yang baik. Dan komunikasi pemerintah yang baik juga membutuhkan angka yang presisi. Jangan sampai rakyat kecil justru terlihat “terlalu sejahtera” Ada ironi yang menarik di sini.
Presiden mungkin ingin menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Namun jika benar seorang buruh pengupas bawang mendapatkan Rp700 ribu untuk setiap kilogram, yang muncul justru kesan sebaliknya.
Masyarakat akan bertanya: Kalau mengupas bawang saja bisa mendapatkan Rp700 ribu per kilogram, mengapa masih disebut sebagai kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan?
Pertanyaan itu tentu tidak fair apabila angka tersebut sebenarnya keliru. Tetapi justru itulah konsekuensi dari sebuah angka yang disampaikan tanpa penjelasan yang cukup. Kita membutuhkan pemerintahan yang berani mengoreksi angka Menurut saya, tidak ada yang salah dengan seorang Presiden melakukan koreksi. Presiden juga manusia.
Bisa salah membaca naskah. Bisa salah menyebut angka. Bisa terjadi kesalahan data dari staf. Bisa terjadi kekeliruan dalam proses penyusunan pidato. Yang justru berbahaya adalah apabila kesalahan kecil dibiarkan karena dianggap tidak penting.
Padahal dari sebuah angka kecil, publik bisa mempertanyakan kredibilitas data pemerintah secara keseluruhan. Karena itu, apabila angka tersebut memang keliru, saya justru berharap pemerintah memberikan klarifikasi sederhana:
“Yang dimaksud adalah Rp700 per kilogram, bukan Rp700 ribu per kilogram.” Selesai. Tidak perlu defensif. Tidak perlu mencari siapa yang harus disalahkan.
Tidak perlu menjadikan pertanyaan publik sebagai serangan politik. Tetapi jika Rp700 ribu itu benar? Nah, kalau angka tersebut benar, persoalannya menjadi jauh lebih menarik.
Pemerintah seharusnya menjelaskan: Siapa pemberi kerja Susanah? Apa jenis bawangnya? Berapa kilogram yang dapat dikupas dalam sehari?
Apakah Rp700 ribu merupakan upah murni? Apakah termasuk biaya lain? Bagaimana mekanisme pembayarannya?
Dan bagaimana struktur ekonomi usahanya sehingga biaya pengupasan bisa mencapai Rp700 ribu per kilogram?
Kalau semua pertanyaan itu dapat dijawab secara rasional, maka publik justru mendapatkan pengetahuan baru tentang sebuah model pekerjaan yang mungkin selama ini tidak diketahui.
Tetapi kalau tidak dapat dijelaskan, publik mempunyai alasan untuk menduga bahwa angka tersebut memang perlu dikoreksi. Jangan bunuh pesan baik hanya karena satu angka Ada satu hal yang menurut saya perlu dijaga.
Jangan sampai perdebatan mengenai Rp700 ribu tersebut membuat kita kehilangan pesan yang lebih besar dari kehadiran Susanah dalam pidato Presiden. Kita memang membutuhkan negara yang memperhatikan pekerja berpenghasilan rendah.
Kita membutuhkan perlindungan sosial. Kita membutuhkan program yang membuat anak-anak dari keluarga miskin tetap dapat sekolah.
Dan kita membutuhkan kebijakan yang benar-benar menyentuh rakyat kecil. Tetapi semua itu harus dibangun di atas data yang benar. Sebab rakyat kecil tidak membutuhkan angka yang dibuat terlihat indah.
Rakyat membutuhkan kenyataan hidup yang memang menjadi lebih baik. Pada akhirnya, ini bukan tentang Prabowo
Bagi saya, persoalan Rp700 ribu per kilogram bukan alasan untuk menyerang Presiden. Dan bukan pula alasan untuk membela Presiden mati-matian.
Ini tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana: akal sehat. Kalau angka itu benar, jelaskan. Kalau angka itu salah, koreksi. Kalau konteksnya berbeda, terangkan.
Sebab dalam negara demokrasi, pertanyaan terhadap angka pemerintah bukanlah penghinaan terhadap pemerintah. Justru sebaliknya.
Pertanyaan publik adalah bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Presiden boleh salah mengucapkan angka.
Tetapi negara tidak boleh kehilangan budaya untuk memeriksa angka. Karena pada akhirnya, Rp700 ribu bukan hanya sebuah nominal.
Ia menjadi ujian kecil tentang bagaimana pemerintah memperlakukan data, bagaimana publik menggunakan akal sehat, dan bagaimana sebuah negara membangun kepercayaan.
Dan mungkin, dari satu kilogram bawang itu, kita belajar sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam mengurus negara, satu angka pun tidak boleh dianggap sepele.
*Toni Tobing, Pemerhati Sosial
