JAKARTA, TERMINALNEWS.ID– Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berjalan tanpa henti menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026. Meski memasuki periode libur Natal dan Tahun Baru, seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah diminta tetap bekerja maksimal demi memulihkan kehidupan masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Pratikno dalam konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana, Kamis (25/12/2025). Pratikno mengikuti konferensi pers secara daring dari Aceh bersama Kepala BNPB dan perwakilan pemerintah daerah.
“Saya bersama Kepala BNPB, jajaran kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah terus bekerja bersama untuk memulihkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tidak ada libur. Semua tetap bekerja demi masyarakat yang terdampak bencana,” ujar Pratikno.
Pratikno menjelaskan, hingga saat ini 13 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Rinciannya, empat kabupaten/kota di Aceh, lima di Sumatra Utara, dan empat di Sumatra Barat. Penetapan status ini dilakukan setelah berbagai indikator kedaruratan dinilai mulai terkendali.
Meski demikian, Pratikno menegaskan bahwa sebagian wilayah masih memerlukan penanganan darurat lanjutan. Di Provinsi Aceh, terdapat 11 kabupaten yang memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat. Langkah ini diambil agar seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi secara optimal sebelum memasuki fase pemulihan penuh.
“Perpanjangan tanggap darurat dilakukan agar bantuan kepada masyarakat bisa diberikan secara maksimal dan daerah benar-benar siap memasuki tahap pemulihan,” katanya.
Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Menurut Pratikno, pembangunan hunian terus dikebut meski memasuki akhir tahun.
Di Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara. Sementara enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen, masih dalam tahap pematangan lahan serta pembukaan akses jalan menuju lokasi huntara. Adapun Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan.
Pratikno menegaskan, pembangunan huntara dan huntap merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, dengan koordinasi BNPB. Tantangan utama dalam percepatan pembangunan hunian adalah kesiapan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Penyiapan lahan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara pembangunan dikerjakan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi BNPB,” jelasnya.
Selain huntara, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap, termasuk hunian mandiri yang dibangun di atas lahan milik warga yang direlokasi. Skema ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan permukiman secara berkelanjutan.
Sementara itu, di Sumatra Utara, empat daerah yakni Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat telah memasuki tahap pembangunan huntara dan huntap. Di Sumatra Barat, proses pembangunan huntara berlangsung di lima kabupaten, antara lain Pesisir Selatan (8 unit), Lima Puluh Kota (3 kopel), Padang Pariaman (7 kopel atau 17 unit), Tanah Datar (1 kopel), dan Agam (2 kopel).
Di sektor infrastruktur, Pratikno menyampaikan bahwa dari total 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, 72 ruas telah kembali berfungsi. Sementara sembilan ruas lainnya masih dalam proses penanganan.
“Percepatan penanganan jalan terus dilakukan agar konektivitas dan distribusi logistik semakin lancar,” ujarnya.
Pemulihan juga difokuskan pada sektor pendidikan. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Saat ini, sekitar 65 persen sekolah telah dinyatakan siap beroperasi setelah melalui proses pembersihan dan revitalisasi.
Pratikno menegaskan bahwa seluruh upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden agar pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya nasional dalam penanganan bencana.
“Kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dipulihkan, bahkan menjadi lebih baik. Itu perintah Presiden dan harus kita jalankan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Selain upaya pemulihan fisik, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui kerja sama BNPB, BMKG, serta TNI-Polri guna mengurangi intensitas curah hujan di wilayah rawan bencana.
Pemerintah turut mengapresiasi peran seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga warga yang bergotong royong dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
